Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengharapkan lima hal utama kepada Presiden Indonesia periode 2019-2024.
Direktur Eksekutif Gapki Moekti Sardjono mengatakan tentu saja pelaku usaha perkebunan kelapa sawit mengharapkan keberpihakan pemerintah. Utamanya dalam pengembangan komoditas strategis tersebut.
"Pertama, kita mengharapkan kepada Presiden terpilih memastikan bahwa target peremajaan tanaman sawit khususnya perkebunan rakyat dapat terlaksana sesuai yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman," katanya kepada Bisnis di Jakarta pada Kamis (18/4).
Kedua, pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum dalam pengembangan sawit, terutama terkait dengan lahan.
Sebagai catatan, berdasarkan data yang diperoleh Gapki dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk provinsi Kalimantan Tengah terdapat 349 Perusahaan dengan luas 2 juta hektare yang masuk dalam kawasan, sementara di Riau terdapat 183 perusahaan dengan luas 455.571 hektare.
Menurutnya, hal tersebut akibat dari inkonsistensi pemerintah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sekurangnya selama 1982 hingga 2015 terjadi perubahan peraturan enam kali.
Baca Juga
Ketiga, percepatan penggunaan CPO dalam negeri khususnya untuk energi, baik B20, B30 atau bahkan B100. Termasuk juga pemanfaatan CPO untuk Biopremium maupun bioavtur. Moekti juga mengharapkan presiden terpilih dapat membantu pengusaha mendongkrak volume ekspor minyak sawit ke negara tradisional.
Keempat, lanjutnya, menjaga dan meningkatkan ekspor ke negara-negara importir tradisional seperti India, Pakistan, China dan Bangladesh. Selain itu, mengupayakan eskpor ke negara-negara nontradisional seperti Timur Tengah dan Afrika.
Terakhir atau kelima, Moekti mengharapkan adanya pengembangan infrastruktur ekspor kelapa sawit, terutama pelabuhan dan transportasi angkut.
