Bisnis.com, JAKARTA – Upaya terakhir China untuk memindahkan 100 juta masyarakat pedesaan ke kota kecil tempatnya bekerja, berpotensi bisa mendorong pasar propertinya yang tengah lesu.
National Development and Reform Commission China menyebutkan, sejumlah kota yang memiiki jumlah penduduk urban sebanyak 1 juta hingga 3 juta orang harus menghentikan sistem pendaftaran hunian, atau yang disebut dengan hukou pada tahun ini.
Sedangkan, untuk kota dengan populasi urban mencapai 3 juta hingga 5 juta penduduk, harus secara substansial melonggarkan persyaratan pemilikan hunian.
Hukou adalah sistem pendataan keluarga yang dibagi menjadi dua jenis. Yaitu hukou pertanian dan hukou non-pertanian. Sistem Hukou dibentuk untuk mengendalikan migrasi dari desa ke kota. Dengan hukou ini, warga pedesaan China tidak boleh pindah dan tinggal menetap di kota, begitu juga sebaliknya.
Melakukan reformasi pada sistem hukou yang sudah diterapkan selama 60 tahun, dapat membantu menyetarakan pendapatan per kapita yang mengalami kesenjangan di pedesaan dan perkotaan.
Langkah tersebut juga dinilai dapat membantu meningkatkan permintaan perumahan di kota-kota kecil yang bisa menopang harga properti.
Baca Juga
“Ini jadi kabar baik bagi pasar properti di kota menengah hingga kota kecil di China. Ini juga bisa mengimbangi pembangunan kembali shantytown yang lajunya lebih lambat tahun ini,” ungkap Can Liu, analis Guotai Junan International Co., seperti dilansir Bloomberg, Rabu (10/4/2019).
Otoritas kota di seluruh China sudah menggunakan sistem hukou untuk menahan spekulasi properti ketika harga melonjak, baik dengan melarang pembelian tanpa hukou atau membatasi jumlah properti yang bisa dibeli.
Namun, menurut Zhang Dawei, analis di Centaline Group, lebih dari 50 kota telah melonggarkan pembatasan hukou pada tahun ini sebagai bagian dari upaya pengurangan penipuan karena harga properti sedang rendah.
