Bisnis.com, MAKASSAR — Demi mengejar pasokan tenaga kerja berketerampilan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di kawasan industri baru, pemerintah akan mengandalkan balai latihan kerja (BLK) berbasis komunitas.
Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker) Soes Hindharno mengatakan, ketidaksesuaian spesifikasi keterampilan pekerja yang ada di daerah sekitar kawasan industri dengan yang dibutuhkan oleh pelaku industri sempat menciptakan polemik di beberapa tempat.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat para pelaku usaha memilih untuk merekrut pekerja dari luar daerah sekitar kawasan industri. Para pengusaha, menurutnya bahkan memperkerjakan tenaga kerja asing.
“Contoh di Morowali, keterampilan pekerja setempat tidak sesuai dengan kebutuhan pabrik-pabrik di kawasan industri itu. Maka dari itu kami coba menjembataninya dengan menghadirkan BLK komunitas di daerah sekitar Morowali untuk meningkatkan keterampilan penduduk setempat secara efisien, cepat dan tepat sasaran,” katanya, Rabu (10/4/2019).
Demi mewujudkan hal tersebut, pemerintah, lanjutnya menargetkan membangun 1.000 BLK komunitas pada tahun ini dan 3.000 BLK komunitas pada 2020. Pada tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp1 triliun untuk merealisasikan 1.000 BLK komunitas.
Adapun, dalam merealisasikan target tersebut, pemerintah akan menggandeng lembaga keagamaan untuk menjadi mitra pelaksana program BLK komunitas. Menurutnya, jumlah lembaga keagamaan yang cukup besar dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia, menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan kemampuan tenaga kerja RI.
Baca Juga
“Lembaga keagaaman yang kami gandeng tidak hanya pesantren, di beberapa daerah kami juga menggandeng komunitas gereja dan lembaga keagamaan lain yang ada di daerah itu,” lanjutnya.
Di sisi lain, dia juga menjelaskan, kencangnya program pembangunan BLK adalah langkah pemerintah untuk menyambut bonus demografi pada 2025—2030. Dengan demikian bonus demografi tersebut bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia.
