Program KPR Bersubsidi Homestay Menunggu Kemenkeu

Kemenpar menargetkan dapat membangun 10.000 kamar homestay dalam waktu 3 tahun sejak 2017 hingga 2019.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 04 April 2019  |  14:29 WIB
Program KPR Bersubsidi Homestay Menunggu Kemenkeu
Danau Toba dilihat dari Bukit Simarjarunjung Kabupaten Simalungun. JIBI - Nancy JUnita

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata tengah menunggu persetujuan Kementerian Keuangan agar pembangunan homestay dapat dimasukkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.

Menteri Pariwisata Arief Yahya pesimistis pembangunan 10.000 homestay dapat selesai tahun ini. Menurutnya, tantangan untuk penyelesaian homestay pada tahun ini yakni biaya pembangunan yang murah membutuhkan sekitar Rp200 juta.

 "Harganya harusnya ditekan di bawah Rp200 juta biar feasible. Kalau tidak ya enggak bakal mampu sehingga perlu diberikan KPR subsidi," ujarnya, Selasa (2/4).

Saat ini, pihaknya tengah menunggu persetujuan Kementerian Keuangan agar pembangunan homestay dapat dimasukkan program KPR subsidi seperti pembangunan satu juta rumah yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dia menilai pembangunan satu juta rumah ini dapat selesai karena dilakukan skema KPR bersubsidi sehingga agar homestay dapat juga selesai dengan memberlakukan skema yang sama.

"Kalau pakai KPR komersial tentu bunganya tinggi dan tak mungkin bisa selesai 10.000 homestay hingga tahun ini. Dengan adanya subsidi ini tentu akan lebih produktif. Makanya kami berharap bisa disetujui KPR bersubsidi," ucapnya.

Adapun homestay ini tersebar di seluruh Indonesia, minimal di 10 Bali Baru atau 10 Destinasi Prioritas yakni di Danau Toba (Sumatra Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (Jakarta), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo (Jawa Timur), Mandalika (Lombok Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara).

KetuaTim Percepatan Homestay Kementerian Pariwisata Anneke Prasyanti menuturkan saat ini pembahasan pembangunan 10.000 homestay dilakukan dengan KPR bersubsidi masih dilakukan pembahasan antarkementerian. 

"Kami berharap bisa keluar pertengahan tahun persetujuannya. Ini upaya untuk percepatan pembangunan homestay," tuturnya.

Kemenpar menargetkan dapat membangun 10.000 kamar homestay dalam waktu 3 tahun sejak 2017 hingga 2019. Target 10.000 kamar homestay itu direvisi dari target pemerintah yang akan membangun 100.000 unit kamar homestay

 

 

 Kementerian Pariwisata tengah menunggu persetujuan Kementerian Keuangan agar pembangunan homestay dapat dimasukkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.

Menteri Pariwisata Arief Yahya pesimistis pembangunan 10.000 homestay dapat selesai tahun ini. Menurutnya, tantangan untuk penyelesaian homestay pada tahun ini yakni biaya pembangunan yang murah membutuhkan sekitar Rp200 juta.

 "Harganya harusnya ditekan di bawah Rp200 juta biar feasible. Kalau tidak ya enggak bakal mampu sehingga perlu diberikan KPR subsidi," ujarnya, Selasa (2/4).

Saat ini, pihaknya tengah menunggu persetujuan Kementerian Keuangan agar pembangunan homestay dapat dimasukkan program KPR subsidi seperti pembangunan satu juta rumah yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dia menilai pembangunan satu juta rumah ini dapat selesai karena dilakukan skema KPR bersubsidi sehingga agar homestay dapat juga selesai dengan memberlakukan skema yang sama.

"Kalau pakai KPR komersial tentu bunganya tinggi dan tak mungkin bisa selesai 10.000 homestay hingga tahun ini. Dengan adanya subsidi ini tentu akan lebih produktif. Makanya kami berharap bisa disetujui KPR bersubsidi," ucapnya.

Adapun homestay ini tersebar di seluruh Indonesia, minimal di 10 Bali Baru atau 10 Destinasi Prioritas yakni di Danau Toba (Sumatra Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (Jakarta), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo (Jawa Timur), Mandalika (Lombok Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara).

KetuaTim Percepatan Homestay Kementerian Pariwisata Anneke Prasyanti menuturkan saat ini pembahasan pembangunan 10.000 homestay dilakukan dengan KPR bersubsidi masih dilakukan pembahasan antarkementerian. 

"Kami berharap bisa keluar pertengahan tahun persetujuannya. Ini upaya untuk percepatan pembangunan homestay," tuturnya.

Kemenpar menargetkan dapat membangun 10.000 kamar homestay dalam waktu 3 tahun sejak 2017 hingga 2019. Target 10.000 kamar homestay itu direvisi dari target pemerintah yang akan membangun 100.000 unit kamar homestay

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pariwisata, homestay

Editor : Demis Rizky Gosta

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top