Wapres JK Kumpulkan Menteri Ekonomi, Bahas Peningkatan Ekspor Hingga Jaga GSP

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumpulkan menteri bidang ekonomi dan Bank Indonesia untuk mengevaluasi perkembangan ekspor nasional.
Anggara Pernando | 29 Maret 2019 17:55 WIB
Wapres JK hari ini mengumpulkan para menteri bidang ekonomi - Bisnis/Anggara Pernando

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumpulkan menteri bidang ekonomi dan Bank Indonesia untuk mengevaluasi perkembangan ekspor nasional.

Rapat tampak dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala BPOM Peni K. Lukito hingga Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng.

Enggartiasto menuturkan rapat dengan Wakil Presiden membahas bagian mana dari ekspor yang dapat diperbesar peluangnya. Demikian juga dengan mengganti produk impor yang masuk ke Indonesia.

"Obrolan secara keseluruhan melihat bagaimana peningkatan ekspor. Kemudian yang berikutnya adalah dalam kaitan GSP [oleh Amerika Serikat]," kata Enggartiasto di Istana Wakil Presiden, Jumat (29/3/2019).

Generalized System of Preferences atau GSP merupakan kebijakan yang dikenakan negara-negara yang ekonominya maju kepada negara berkembang. Biasanya GSP diberikan melalui perdagangan untuk mendorong ekonomi di negara berkembang. 

"Dalam kaitan GSP, seperti kita ketahui dua negara itu sudah dicabut GSP-nya. Nah, saya laporkan pada Pak Wapres [Wakil Presiden Jusuf Kalla] bahwa kita bersyukur kita masih temporary. Kita masih diberikan kesempatan sambil menunggu penyelesaian dari kita [agar produk dari AS juga memiliki kemudahan masuk pasar Indonesia]," kata Enggar.

Enggar menyebutkan dengan pembenahan aturan yang ada di Indonesia ini maka dapat tercipta perdagangan yang lebih adil antara Indonesia dan AS. 

"Dia [AS] sedang mencoba membicarakan atau melihat bagaimana mengurangi defisit Amerika ke Indonesia," tambah Enggar. 

Menurut Enggar, Pemerintah AS secara garis besar menyebutkan agar Indonesia tetap dapat menikmati GSP. Sebaliknya, diharapkan Indonesia tidak membatasi akses produk AS ke pasar Indonesia.

"Jadi, berbagai aturan yang juga termasuk di dalamnya yang kita sudah harus berubah karena keputusan WTO, harus kita sesuaikan," kata Enggar.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
jusuf kalla, perdagangan

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top