Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah akan melakukan perubahan skema subsidi gas LPG 3 kilogram dengan memberikan subsidi langsung ke masyarakat lewat kartu bantuan sosial terintegrasi.
Hal ini ditempuh mengingat masih adanya permasalahan distribusi gas LPG tabung 3 kg atau tabung “melon” yang dianggap tidak tepat sasaran. Direktur Hilir Migas Rizwi Hisjam mengatakan uji coba akan dilakukan setelah pemilu 2019 agar menghindari sentimen kepentingan.
Menurutnya, seperti yang disampaikan Menteri ESDM Ignasius Jonan, ke depannya subsidi akan disampaikan langsung ke masyarakat. Sementara itu, harga gas LPG tabung melon disesuaikan dengan harga keekonomian.
“Nanti selisih harganya ditransfer pemerintah melakui kartu bantun terintegrasi dengan bantuan sosial lainnya. Jadi Kementerian/Lembaga enggak boleh buat kartu sendiri-sendiri, kan Presiden maunya dalam satu kartu,” katanya, Rabu (6/3/2019).
Hanya saja, untuk implementasi memerlukan uji coba terlebih dahulu. Nantinya, uji coba akan dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPPK) mendistribusikan kartu sosial sejenis Program Keluarga Harapan (PKH) beridentitas tunggal.
Rizwi menjelaskan dengan adanya kartu tersebut, harga gas LPG melon tidak lagi disubsidi, tetapi pemerintah memberikan nominal tambahan untuk mengganti beban membeli gas dengan harga keekonomian tersebut.
“Sebenarnya sudah dibasah dari awal tahun lalu, tetapi pimpinan menunggu stabilitas politik berjalan, kalau sudah stabil baru implmentasi,” katanya.
