Bisnis.com, JAKARTA- Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah berharap agar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan bangunan harus realistis.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan NJOP yang tinggi akan menyebabkan biaya untuk investasi lahan sebagai cikal bakal pengembangan proyek properti, akan semakin meningkat dan muaranya juga berimbas ke harga properti ke depan.
"Saya kira kita memang harus realistis melihat NJOP. Tidak apa-apa kalau rumahnya selesai. Kenapa harga rumah naik, itu karena harga tanah hanya Rp250 (ribu) permeter, NJOPnya Rp650 (ribu). Kalian juga kan butuh rumah. Makanya ini harus kita kaji realistis," katanya saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Realestat Indonesia (REI) Sulsel 2019 seperti dikutip Antara di Makassar, Minggu (24/2/2019).
Dia menjelaskan, pembangunan rumah-rumah subsidi pun harus diberikan kemudahan, sehingga, kualitas rumah yang ada juga semakin baik. Nurdin Abdullah menilai daya beli masyarakat harus diperhatikan. Bahkan saat ini rumah tipe 36 harganya mencapai Rp300 juta. Kalau pun itu harus dicicil, butuh puluhan tahun untuk lunas. Sementara, langkah yang diambil Pemprov untuk NJOP berkoordinasi dengan bupati dan wali kota untuk mengkajinya.
"Makanya itu harus dikaji NJOPnya, saya berkali-kali sama Pak Wali. Di tengah kondisi ekonomi global. Orang ingin berinvestasi NJOP juga yang besar ini, investasi tanah saja cukup tinggi," sebutnya. Gubernur juga meminta REI agar memudahkan masyarakat memperoleh rumah. "Makanya saya minta sama REI, supaya orang yang masih tinggal di kompleks mertua indah itu, bisa pindah ke pondok indah," candanya. Sementara dalam Rakerda, gubernur mengharapkan ada rekomendasi baik ke pemerintah kabupaten/kota maupun ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. "Apa yang diharapkan supaya bisa mengajukan rumah murah," tuturnya.
Terkait masih banyak pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasumnya, gubernur berpandangan bahwa mereka akan menyerahkan jika mereka merasa dilayani, tidak diberatkan dan harus diberikan kemudahan.
Baca Juga
"Supaya mereka leluasa mengatur. Tapi kalau komponen rumah lebih banyak administrasi. Kasihan, kualitas rumah itu pasti menurun," ujarnya.
