Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Pusat bersama sembilan Pemerintah Daerah di Tanah Air telah mematangkan persiapan penyusunan pilot project Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) sektor pariwisata.
Pilot project yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut menggandeng pemerintah daerah di 8 provinsi, yakni Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan 1 kabupaten, yakni Lampung Barat.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin mengatakan bahwa hingga akhir Maret 2019, pihaknya akan melaksanakan enam kali workshop penyusunan kurikulum dan modul Training of Trainer (ToT).
"Di kali pertama ini, kita fokus pada sektor pariwisata dengan kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata, kuliner, dan fashion,” ujarnya dalam keterangan resminy Selasa (19/2/2019) malam.
Adapun sebagai informasi, dalam Roadmap Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2017-2025, pemerintah pusat menitikberatkan 6 sektor prioritas, yaitu, agribisnis, manufaktur, pariwisata, tenaga kesehatan, ekonomi digital, dan pekerja migran.
Mengacu pada sektor prioritas tersebut, pemerintah daerah mengusulkan 15 kompetensi dalam pilot project berdasarkan keunggulan dan kebutuhan daerah, yakni perjalanan wisata, seni lukis, kuliner, seni ukir, fashion, kriya logam dan perhiasan, mekatronik, migas, elektronika industri, pengelasan kapal, nautika, teh, kopi, sawit, dan kakao.
Sebelumnya, pemerintah juga telah melaksanakan pilot project SMK Kopi di SMK PPN Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat, dan Revitalisasi BLK Kulon Progo dalam rangka menyiapkan pemenuhan tenaga kerja untuk mendukung operasional Bandar Udara New Yogyakarta International Airport.
“Pemda bukan pada posisi sebagai objek, tetapi sebagai subjek atau pelaku dari pilot project ini. Ujung tombak keberhasilan pendidikan dan pelatihan vokasi adalah Pemda karena kewenangan SMK dan BLK ada pada mereka,” tegas Rudy Salahuddin.
Ia menerangkan, bahwa langkah awal dalam mendorong perbaikan kualitas vokasi adalah melalui penyusunan kurikulum yang mampu menjawab kebutuhan Industri dan sesuai dengan tantangan global. Kemudian, dilanjutkan dengan menyiapkan guru / pelatih / instruktur dari industri yang mampu mengajarkan kurikulum tersebut.
“Penyusunan kurikulum dan modul ToT dilakukan bersama-sama SMK, BLK, dan industri sebagai pengguna lulusan pendidikan vokasi. Proporsi ideal kurikulum, haruslah bobot praktik lebih besar dibandingkan teori,” kata Rudy.
Selain itu, hal yang perlu menjadi perhatian adalah penyusunan lokasi pembelajaran yang menggunakan industri sebagai tempat kerja praktik, sehingga siswa lulusan SMK sudah terbiasa dengan suasana dunia kerja yang nyata.
“Kita targetkan pada tahun ajaran baru di Juli 2019 nanti, kurikulum yang telah kita susun ini dapat dijalankan,” tuturnya.
Rudy pun berharap, jika desain dalam pilot project di 9 daerah ini dapat diimplementasikan dengan optimal, dapat mampu diterapkan secara nasional.
“Saya berharap ini bisa dibakukan oleh Kemendikbud sehingga bisa diterapkan secara nasional. Semoga upaya untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi ini dapat berjalan lancar,” ujarnya.
