Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan belum bisa berkomentar banyak terhadap rencana pengambilalihan pengelolaan air minum di DKI Jakarta.
"Itu ada hubungannya dengan keuangan negara. Nanti saya lihat struktur masa lalunya seperti apa," katanya di Kantor Staf Presiden (KSP), Rabu (13/2/2019).
Seperti diberitakan Bisnis sebelumnya, potensi kerugian yang ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta melalui kontrak kerja sama pengelolaan air antara PD PAM Jaya, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra) diperkirakan mencapai Rp1,77 triliun.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan mengambil alih pengelolaan air bersih dari PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra) melalui tindakan perdata.
Langkah tersebut diambil berdasarkan rekomendasi dari Tim Evaluasi Tata Kelola Air yang dalam enam bulan terakhir melaksanakan kajian yang meliputi aspek hukum dan ekonomi dari pengambilalihan tersebut.
