Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Badan Pengurus Jalan Tol (BPJT) untuk mengevaluasi rencana penyesuain tarif tol Trans Jawa yang dinilai memberatkan penyedia jasa angkutan logistik.
Sebelumnya sebanyak 15 ruas tol di Jawa dan luar Jawa akan mengalami kenaikan tarif untuk golongan I dan golongan II. Kenaikan tarif tersebut rencananya mulai diberlakukan pada 14 Februari 2019.
"Saya minta Kementerian PUPR dan BPJT dapat melakukan terobosan-terobosan supaya tidak memberatkan masyarakat, karena ini berdampak pada angkutan logistik kita," kata Agus, Rabu (13/2/2019).
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga menyebutkan bahwa penyesuaian tarif tol dapat dikaji kembali. Apalagi, kenaikan tarif tol harus didasari pada kemampuan bayar pengguna jalan. Selain itu, ujarnya, juga dihitung keuntungan biaya operasi kendaraan, serta kelayakan investasi.
Agus menjelaskan bahwa dalam penetapan tarif tol harus ada keseimbangan antara pemegang saham dengan pengguna jalan.
"Semuanya bisa dipikirkan kembali karena ini bukan kepastian rumus, namun kita juga dapat melihat dampaknya, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi tetapi dengan dampak seminimal mungkin," ujarnya.
Baca Juga
Pada bagian lain Agus mendorong pihak terkait untuk memberikan solusi atas kurangnya minat jasa angkutan barang untuk menggunakan tol Trans Jawa. Padahal jalur tol dapat memangkas jarak tempuh pendistribusian logistik.
“Tingginya tarif tol membuat angkutan logistik lebih memilih lewat Jalur Pantai Utara Jawa ketimbang melalui tol,” tambah Agus.
