Bisnis.com, JAKARTA – Rencana implementasi roll on-roll off rute Dumai-Malaka akan diresmikan melalui nota kesepahaman antara Indonesia dan Malaysia sembari kedua negara mempersiapkan infrastruktur dan regulasi.
Memorandum of understanding (MoU) tersebut dijadwalkan ditandatangani pada kuartal I/2019.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko mengatakan walaupun telah terbentuk konektivitas angkutan darat antara Malaysia dan Thailand dalam mendukung perdagangan lintas batas, pelayanan bea cukai dan perizinan masih menemukam kendala, khususnya di perbatasan Malaysia utara dan Thailand selatan.
“Hambatan yang sama juga mungkin saja terjadi antara Indonesia dan Malaysia dalam implementasi Dumai-Malaka, misalnya dalam hal birokrasi lintas batas yang rumit, SOP Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) yang belum jelas, dan belum adanya peraturan yang mengatur tentang transportasi darat di wilayah The Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang belum terharmonisasi dan belum berstandar,” jelasnya melalui siaran pers pada Jumat (8/2/2019).
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan pengaturan yang praktis dan mudah dimengerti dalam penggunaan jalur Dumai-Malaka, misalnya pengaturan tentang CIQS, ketentuan dan aturan tentang kendaraan truk, kendaraan pribadi, serta kendaraan komersial (bus pariwisata) untuk penumpang dan barang bawaannya atau kargo.
Dari segi kesiapan kapal, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah menyiapkan dua unit kapal feri yang disesuaikan dengan spesifikasi Terminal A Pelindo I, yakni KMP Jatra I dan KMP Jatra II.
Meskipun demikian, terdapat beberapa pilihan dermaga terminal penumpang yang akan digunakan yakni dermaga A yang dikelola oleh PT Pelabuhanj Indonesia (Pelindo) I cabang Dumai atau menggunakan Terminal Bandar Sri Junjungan yang dikelola Pemkot Dumai, yang hasilnya akan ditentukan melalui assessment terhadap kemampuan fasilitas dermaga dan terminal.
“Begitu pun dengan kesepakatan digunakannya SOP CIQS yang akan diterapkan oleh Indonesia dan Malaysia di masing-masing pelabuhan. Pemerintah telah meminta agar setiap kementerian/lembaga di Indonesia menyampaikan SOP masing-masing,” tambah Wisnu.
Indonesia juga aktif dalam forum kerja sama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA) yang dibentuk secara resmi pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-1 di Davao City, Filipina pada 26 Maret 1994.
Kerja sama itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan negara-negara BIMP-EAGA, di mana para pelaku usaha diharapkan menjadi motor penggerak kerja sama, sedangkan pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator.
“Beberapa kerja sama angkutan laut antara Indonesia dengan negara BIMP-EAGA antara lain pelayaran Ro-ro rute Dumai-Tanjung Bruas, rencana pengoperasian pelayaran rute Kudat-Pahlawan, pelayaran Bitung-Davao/General Santos," kata Wisnu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
