Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

JK : Pembangunan Transportasi di Jabodetabek Harus Selesai 10 Tahun

Wakil Presiden Jusuf Kalla mematok target kepada seluruh pemangku kepentingan di kawasan Jabodetabek untuk segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur, khususnya transportasi publik.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 28 Januari 2019  |  16:30 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau dari udara kemacetan Jakarta dan sekitarnya dengan menggunakan helikopter, Senin (28/1).  - Biro Pers Setwapres
Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau dari udara kemacetan Jakarta dan sekitarnya dengan menggunakan helikopter, Senin (28/1). - Biro Pers Setwapres

Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla mematok target kepada seluruh pemangku kepentingan di kawasan Jabodetabek untuk segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur, khususnya transportasi publik. 

"Iya, harus begitu pembangunan keseluruhan. Targetnya harus selesai 10 tahun," katanya seusai Rapat Koordinasi Transportasi Jabodetabek di Istana Wapres, Senin (28/1/2019). 

Dia mengatakan ada beberapa sumber anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur transportasi, misalnya APBN, APBD, ataupun dalam bentuk investasi yang digelontorkan oleh pihak swasta. 

Menurutnya, pembangunan infrastruktur di kawasan Jabodetabek menelah dana hingga Rp600 triliun. Dana tersebut dibutuhkan untuk periode pembangunan hingga 10 tahun ke depan. Pembangunan atau perbaikan tersebut diperlukan agar apara pengguna kendaraan pribadi mau beralih naik kendaraan umum. 

Apalagi, dia mendapat data bahwa penumpang jumlah kendaraan umum di Jabodetabek turun dari 49% menjadi 19% saja. Padahal waktu itu orang masih mungkin bergantungan di bus-bus yang tua yang beroperasi dari kota-kota satelit menuju Ibu Kota. 

"Sekarang semua [penumpang angkutan umum] turun, karena begitu banyaknya mobil pribadi. Jalan-jalan dan jembatan makin baik, [harga] mobil pribadi makin murah maka orang cenderung memakai mobil pribadi. sekarang kita musti balik kembali, lebih banyak yang memakai angkutan umum. Namun, harus dalam kualitas yang lebih baik," imbuhnya. 

Dia menuturkan pemerintah tidak memaksa penduduk untuk memarkir kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum. Karena itu, salah satu cara yakni dengan menyediakan moda transportasi yang nyaman dan berkualitas dan menerapkan kebijakan pendukung. 

"Ada juga cara misalnya biaya parkir dimahalkan. Nanti  ada ERP [electronic road pricing] juga," ucap JK.

Sebelumnya, JK memimpin rapat koordinasi perdana yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wagub Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, Walikota Bogor Bima Arya, dan Walikota Bekasi Rahmat Effendi. 

Sebelum rapat, JK didampingi beberapa menteri dan Gubernur DKI Jakarta melakukan Peninjauan Titik Kemacetan Lalu Lintas se-Jabodetabek melalui udara menggunakan helicopter. Kegiatan itu dilakukan untuk melihat titik-titik kemacetan yang ada di kawasan Jabodetabek. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

transportasi jk
Editor : Rustam Agus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top