Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Joko Widodo—Jusuf Kala menerapkan kebijakan Bahan Bakar Minyak Satu Harga (BBM 1 Harga) sejak akhir 2016. Kebijakan itu mulai efektif berjalan awal 2017.
Selama 2017—2018, pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk. telah membangun 131 titik BBM Satu Harga di wilayah terluar, terdepan, dan teringgal.
Kebijakan BBM Satu Harga yang saat ini sudah menjangkau 131 titik di lokasi-lokasi terisolir yang sulit dijangkau merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di sektor energi dan sumber daya mineral.
Mewujudkan harga bahan bakar minyak yang sama diseluruh Indonesia merupakan amanah Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo yang terus diupayakan untuk diwujudkan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan harga BBM yang sama (energi berkeadilan).
"Apa yang sudah dilakukan pemerintah sejak 4 tahun berjalan di sektor energi dan sumber daya mineral, saya baru separuh, sebelumnya ada pendahulu saya yang memimpin kementerian ini, arahan Bapak Presiden 4 tahun lalu sampai sekarang sama, yaitu semangat untuk menerapkan keadilan sosial. Jadi sila kelima ini menjadi sangat penting untuk semua kegiatan ekonomi,"ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Selasa (22/1/2019).
Harapan Presiden itu, lanjut Jonan, akan terus diupayakan untuk terus diwujudkan.
Dalam hal ini, pemerintah akan berusaha sebaik mungkin menjadikan sektor ESDM ini sesuai dengan harapan Presiden, yaitu harus berkeadilan.
Jonan mencontohkan wujud keadilan sosial di sektor ESDM yang sudah diimplementasikan yakni, program BBM Satu Harga. "Mewujudkan kebijakan BBM Satu Harga ini merupakan satu perjuangan yang berat, bahkan rekan-rekan operator itu menyatakan program ini suatu yang tidak mungkin dilaksanakan mengingat biaya transportasinya ke daerah-daerah Papua dan pedalaman itu besar sekali," ujar Jonan.
Jonan menegaskan pihaknya tidak menugaskan operator itu berjualan atau berbisnis di daerah-daerah yang sulit, melainkan seluruh Indonesia.
"Jadi kalau seluruh Indonesia mestinya ada pemahaman bahwa ini adalah pasar yang utuh, dan kebijakan ini akan membuka pasar yang baru yang memerlukan investasi awal."
