Sinyal Perlambatan Ekonomi China Kian Kuat, Ekonomi RI Dapat Terganggu

Sinyal perlambatan ekonomi China yang mulai kuat diperkirakan dapat mengganggu laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dari sisi permintaan eksternal yakni ekspor.
Hadijah Alaydrus | 06 Januari 2019 17:32 WIB
Suasana bongkar muat kapal kontainer di Terminal Multiguna Pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara, Kamis (27/12). PT Pelabuhan Indonesia I melepas kargo ekspor perdana di terminal tersebut dengan kapal Wan Hai 505, membawa 180 TEUs kargo ekspor tujuan China. - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA--Sinyal perlambatan ekonomi China yang mulai kuat  diperkirakan dapat mengganggu laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri, terutama dari sisi permintaan eksternal yakni ekspor.

Sinyal ditunjukkan oleh kekhawatiran sejumlah perusahaan multinasional, termasuk Apple yang mengeluhkan potensi penurunan penjualan perangkat seluler di Negeri Panda tersebut.

Kondisi ini diperkuat oleh data Biro Statistik Nasional China yang memperlihatkan Purchasing Managers' Index (PMI) turun menjadi 49,4 pada Desember 2018.  Realisasi ini merupakan angka PMI terendah sejak Februari 2016.

Tidak hanya itu, Caixin/Markit Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) menunjukkan performa industri China turun menjadi 49,7 pada Desember dari 50,2 pada November 2018.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengungkapkan selain data PMI yang menunjukkan bahwa perusahaan China tengah mengurangi ekspansi, potensi perlambatan pertumbuhan China ini juga ditambah dengan kondisi rebalancing di negara tersebut di mana pemerintah ingin fokus mendorong konsumsi domestik.

Menurutnya, pasar sudah membaca sinyal ini sejak tiga bulan terakhir. Tidak heran, SSE Composite Index melemah hingga 10,86% dalam kurun waktu tersebut. Semua ini merupakan dampak dari perang dagang yang mulai terasa.

"Efek perlambatan ini lebih besar ke Indonesia daripada AS [yang melambat] karena global supply chain Indonesia lebih ke China yang panjang, daripada AS," ujar Bhima, Minggu (6/1).

Rekonsiliasi Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping dinilai masih belum jelas. Batas waktu pengenaan kenaikan tarif kedua masih pada Maret 2019. Sementara itu, kenaikan tarif sebelumnya masih terus berlaku.

Artinya, Bhima menilai efek perbaikannya hanya sementara. Dalam hal ini, pemerintah bisa fokus mengantisipasi hal ini. Strategi yang dijalankan pemerintah tetap harus mencari pasar alternatif, di luar China.

"Kalau ekspor barang sulit diandalkan, bisa dorong ekspor jasa seperti pariwisata, ekspor tenaga kerja profesional, IT dan jasa konstruksi," tegas Bhima.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menegaskan perlemahan ekonomi China pasti akan berpengaruh ke Indonesia karena China adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia.

Dengan demikian, Indonesia pasti akan menghadapi tantangan penurunan ekspor ke negara tersebut. "Tapi di sisi lain, ini bisa jadi peluang karena China juga perlu merelokasi pabrik dan mencari alternatif untuk sourcing produknya juga," ujar Shinta.

Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk dapat menjadi bagian dari supply chain China. Faktanya, Shinta melihat sudah ada sejumlah perusahaan China yang melakukan relokasi agar barangnya tidak kena label buatan China.

Dengan strategi ini, barang-barang tersebut aman dari kenaikan tarif yang ditetapkan Trump. "Bila ini terjadi seharusnya tidak akan terlalu masalah untuk pengusaha kita," ungkap Shinta.

Kesempatan ini bisa diraih juga tergantung bagaimana kesiapan Indonesia dalam bersaing dengan negara lain. Artinya, reformasi struktural harus tetap berjalan dan semua pemangku kepentingan harus dilibatkan. 

Tag : Pertumbuhan Ekonomi, perang dagang AS vs China
Editor : Rahayuningsih

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top