Bisnis.com, MEDAN - Salah satu bentuk persiapan diri dalam menghadapi gejolak dinamika perekonomian global, Bank Indonesia (BI) bersama stakeholder terkait dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan menggelar simulasi krisis nasional pekan depan.
Filianingsih Hendarta, Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI mengatakan bahwa simulasi krisis yang akan dilakukan BI, bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan tersebut dijadwalkan digelar, Kamis 8 November 2018.
"Nanti kita tanggal 8 November 2018 akan melakukan simulasi krisis nasional yang melibatkan 4 otoritas untuk melihat kesiapan kita," tuturnya disela seminar bertajuk Peran Strategis Bank Indonesia dan LPS dalam Memelihara Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia, di Medan.
Filianingsih menerangkan bahwa simulasi tersebut sebagai upaya mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan termasuk dampak terburuk dari adanya gejolak ekonomi global yang dapat berimbas ke dalam negeri.
Menurutnya dengan simulasi maka akan bisa diketahui bagian atau titik titik mana saja yang perlu diperbaiki dan diambil tindakan, sehingga ketika terjadi gejolak ekonomi global yang membahayakan, pihaknya sudah siap menghadapinya dengan langkah yang tepat.
"Jadi ini seperti orang bilang, kalau mau membenarkan atap yang bocor itu jangan di waktu hujan, tapi justru pas waktu terang di benerinnya," ujarnya.
Pihaknya menilai bahwa sejak terjadinya krisis keuangan global satu dekade silam telah memberikan pelajaran berharga bahwa stabilitas sistem keuangan merupakan fondasi yang penting dalam perekonomian.
Sistem keuangan yang tidak stabil dan tidak berfungsi dengan baik dapat menciptakan inefisiensi dalam pengalokasian sumber daya ekonomi, yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan ekonomi atau bahkan terjebak dalam krisis keuangan.
"Krisis global semakin menegaskan perlunya menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) melalui integrasi kebijakan makroekonomi, makroprudensial, dan mikroprudensial," ujarnya.
Kebijakan makroekonomi yang terdiri atas kebijakan fiskal dan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan itu masih perlu dilengkapi dengan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial.
"Dalam hal itu, BI melalui kebijakan makroprudensial berperan dalam menjaga SSK dari perspektif makro melalui mitigasi risiko sistemik serta perilaku institusi keuangan yang cenderung bersifat procyclicality," ujarnya.
Sementara OJK melalui kebijakan mikroprudensial, berperan menjaga kesehatan individual lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank.
"Telah banyak yang kita lakukan selama perjalanan 10 tahun paska krisis keuangan global. Berbagai reform di sektor keuangan telah dilakukan sejalan dengan agenda reformasi sektor keuangan global yang menjadikan sektor keuangan Indonesia saat ini dalam kondisi yang kuat," ujarnya.
Adapun berkaitan dengan hal itu, sejumlah kebijakan telah dikeluarkan BI, seperti misalnya penyesuaian suku bunga acuan, menerbitkan ketentuan suku bunga acuan pasar uang antar bank (JIBOR dan INDONIA) sebagai upaya mendorong terciptanya pasar uang yang likuid dan dalam, serta memberlakukan transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dalam rangka pendalaman pasar valas.
Sementara dalam bidang makroprudensial, BI telah mengeluarkan kebijakan antara lain terkait pelonggaran Loan To Value (LTV) kredit perumahan dan pemberlakuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM).
Perkuat Kolaborasi
Filiani pun mengingatkan, bahwa jika menyimak pidato Wakil Presiden AS, Mark Pence pada awal Oktober lalu, yang menyatakan bahwa yang akan datang bukan sekedar 'winter (musim dingin)' tapi lebih hebat lagi yakni storm (badai salju), tentu hal tersebut cukup mencemaskan.
Apalagi, dirinya melihat permasalahan AS dan China lebih luas dari sekedar perang dagang. "Ini masalah rivalitas, kehormatan, antara kedua negara tersebut. Jika ini akar masalahnya, maka tensi perang dagang akan berlangsung panjang," ujarnya.
Padahal di sisi lain, lanjut dia, proses normalisasi kebijakan moneter di AS akan terus berlanjut, di mana tahun ini The Fed masih akan menaikkan Fed Fund Rate (FFR) sekali lagi dan tahun depan dua kali lagi.
"Jika hal ini yang terjadi maka tampaknya apa yang kita lakukan belum cukup. Permasalahan yang akan kita hadapi ke depan, tidak akan dapat diselesaikan jika BI atau LPS bekerja sendiri-sendiri," ujarnya.
Pihaknya pun menegaskan bahwa tantangan itu hanya dapat dilewati jika ada semangat kolaborasi antar lembaga dan juga terus menambah wawasan masyarakat terkait tugas BI dan LPS dalam menjaga sistem keuangan.
Pasalnya, BI dan LPS memiliki peran signifikan dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, sehingga kerjasama antara kedua lembaga perlu dilakukan secara komprehensif.
Lebih Siap
Sementara itu, LPS sependapat bahwa saat ini kondisi perbankan secara nasional juga sudah lebih siap dan kuat dalam menghadapi krisis keuangan seperti yang terjadi pada 1997-1998 silam.
"Industri perbankan dua dekade terakhir berhasil keluar dari berbagai tantangan. Perbankan Indonesia sudah belajar dari krisis besar yang terjadi pada 1997-1998 dan krisis global 2008," ujar Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS Ferdinand D. Purba di Medan.
Menurutnya hal itu tercermin dari kondisi rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) perbankan dikisaran 22%, yang menunjukkan masih kuatnya struktur permodalan perbankan dalam negeri.
Selain itu, terlihat dari non performing loan (NPL) saat ini yang masih di bawah 3% atau pada posisi 2,7% secara gross, yang menunjukkan bahwa rasio kredit bermasalah perbankan tanah air cukup rendah dan terkendali.
Pada sisi lain, lanjut dia, kondisi return on asset (ROA) perbankan juga masih terjaga di level 2,42%. "NPL yang terkendali diikuti dengan pengelolaan dan pengawasan regulator di sektor perbankan yang prudent. Perbankan Indonesia paling kuat dibandingkan negara lain, tidak hanya Asia tapi juga global," katanya.
Namun demikian, meskipun terbilang aman, LPS mengimbau agar perbankan tetap mampu mengantisipasi tantangan datangnya gejolak ekonomi yang bersumber dari 'musim dingin' global.
"Perkembangan terkini, industri perbankan masih ada tantangan seperti kenaikan suku bunga global, NIM bank yang terus menurun menjadi kisaran 5,01%. Untuk itu koordinasi antara lembaga dalam KSSK harus diperkuat untuk menjaga stabilitas keuangan," ujarnya.
