Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia tengah menyiapkan Rencana Aksi Open Government Indonesia 2018-2020 guna mendorong tata kelola kepemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menekankan rencana aksi ini akan fokus kepada partisipasi publik, reformasi birokrasi, inovasi pelayanan publik, dan akses terhadap informasi publik dalam implementasi open government.
"Rencana aksi tersebut juga akan fokus dalam perbaikan kualitas sistem e-procurement, e-catalogue, juga e-planning dan e-budgeting, serta diharapkan dapat mendorong mempercepat terciptanya keterbukaan dan partisipasi masyarakat," ujar Bambang dalam siaran pers, Selasa (23/10/2018).
Selain itu, isu keterbukaan penganggaran dana desa, partisipasi masyarakat terkait isu kemiskinan serta isu transparansi Beneficial Ownership juga akan disoroti.
Menurut Bambang, masyarakat dapat ikut serta memberi aspirasi dalam penyusunan Rencana Aksi Open Government Indonesia 2018-2020 melalui portal digital yang disediakan pada tautan bit.ly/nap-OGI.
Open Government Indonesia diluncurkan pada 2012. Inisiatif Open Government Indonesia adalah bagian dari inisiatif global Open Government Partnership (OGP) di mana Indonesia turut menjadi salah satu negara dari 8 negara pendiri inisiatif OGP.
Tercatat 78 negara tergabung dalam OGP sejak inisiatif tersebut diluncurkan pada 2011 hingga saat ini. Berkat upaya konsisten dalam mengimplementasikan nilai-nilai pemerintahan terbuka, baik dalam konteks lokal maupun internasional, Indonesia berhasil meraih peringkat 32 dari 102 negara dalam 2015 World Justice Project Open Government Index.
