Bisnis.com, JAKARTA — Sampai dengan akhir 2018, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas menargetkan total 40 proyek strategis nasional dapat rampung sepenuhnya secara kumulatif.
Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan bahwa saat ini terdapat 32 proyek strategis nasional (PSN) yang telah rampung secara kumulatif.
Dari jumlah itu, sebanyak dua proyek merupakan PSN baru yang termasuk dalam daftar Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.
Kedua proyek dalam daftar revisi terbaru yang telah rampung pada periode Januari—Oktober 2018 adalah Kereta Api Prabumulih—Kertapati (bagian dari jaringan Kereta Api Trans-Sumatra dan Bendungan Raknamo, NTT.
Adapun, 30 proyek lainnya telah rampung lebih dahulu pada periode 2016—2017 sehingga tidak lagi berada dalam daftar PSN baru.
KPPIP menargetkan 10 PSN dalam daftar terbaru dapat selesai pada akhir tahun 2018. Artinya, tinggal 8 dari target 10 PSN yang diperkirakan KPPIP dapat selesai pada tahun ini.
Baca Juga
"Bila semua berjalan sesuai target, secara kumulatif terdapat 40 PSN yang akan selesai dalam kurun waktu 2016—2018," kata Wahyu melalui siaran pers, Rabu (10/9/2018).
Selain 2 PSN telah selesai, dalam daftar revisi PSN terbaru terdapat 44 proyek dan 1 program ketenagalistrikan dalam tahap konstruksi dan mulai beroperasi, 28 proyek konstruksi dan akan mulai beroperasi pada 2018, 49 proyek konstruksi dan akan mulai beroperasi pada 2019.
Selain itu, 41 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019, sebanyak 6 proyek dalam tahap transaksi dan 53 proyek, serta 1 program industri pesawat dalam tahap penyiapan.
Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi proyek, Wahyu mengatakan bahwa pemerintah mengalokasikan dana Rp428 triliun dari APBN/APBD, dari sumber pembiayaan BUMN/BUMD sebesar Rp1.273 triliun serta memberi porsi yang besar kepada pihak swasta dengan nilai investasi Rp2.449 triliun.
"Pemerintah terus berupaya mencarikan solusi pembiayaan infrastruktur melalui skema-skema pembiayaan kreatif agar pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak terlalu bergantung kepada APBN/APBD dengan memberi peluang yang besar kepada pihak swasta untuk berinvestasi," jelas Wahyu.
.jpg?w=300&h=221)
