Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memfokuskan penanganan pascabencana gempa bumi dan tsunami wilayah Palu dan sekitarnya dengan empat langkah utama.
Keempat langkah tersebut, kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, yaitu evakuasi korban bencana, penyediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi, pembersihan kota dari puing-puing bangunan runtuh, serta penyelesaian masalah konektivitas.
Evakuasi korban bencana difokuskan di Balaroa dan Petobo yang diketahui menjadi wilayah yang menderita kerusakan yang sangat parah akibat gempa bumi.
Basuki memperkirakan masih terdapat puluhan orang yang tertimbun di bawah reruntuhan.
Untuk itu, akan dimobilisasi sembilan ekskavator di Petobo dan lima ekskavator di Balaroa yang berasal dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XIV, dan kontraktor BUMN/swasta.
Penyediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi difokuskan di 80 titik pengungsian dan permukiman padat penduduk.
Baca Juga
Untuk itu mulai Minggu (30/9/2016) malam telah dimobilisasi 3 unit dump truck untuk mengangkut 15 hidran umum (HU) berkapasitas 2.000 liter/detik, juga 2 mobile tanki air, 15 jamban portabel, dan 10 tenda darurat.
Dalam rangka pembersihan kota, dimobilisasi 3 unit dump truck dan 2 ekskavator. Kementerian PUPR bekerja sama dengan Pemerintah Kota Palu mulai melakukan pembersihan puing-puing secara bertahap.
"Dalam 2 minggu ke depan selambat-lambatnya, saya minta sudah selesai [pembersihan kota]," kata Basuki di Palu melalui siaran pers, Senin (1/9/2018).
Terakhir, penyelesaian isu konektivitas menjadi focus guna menjamin kelancaran arus logistik ke Kota Palu dari arah Makassar, Gorontalo, dan Poso.
Beberapa penyelesaian isu yang dimaksud seperti perbaikan dua jembatan yang rusak di Towalen dan Toyobo, serta pembersihan longsoran di beberapa titik yang rentan seperti di kawasan Kebon Kopi yang menghubungkan Kota Palu dengan Parigi—Poso serta Kota Palu dengan Gorontalo.
Basuki berharap agar seluruh personel Kementerian PUPR yang bertugas untuk menangani tanggap darurat pasca gempa dan tsunami Palu—Donggala dengan penuh kesungguhan dan empati.
Dia mengingatkan agar dalam setiap langkah penanganan, baik swakelola maupun kontraktual, senantiasa memperhatikan aspek administratif dan harus juga didampingi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
