Bisnis.com, JAKARTA — Proyek kelistrikan di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan kewajiban yang harus dijalankan untuk memajukan perekonomian satu wilayah yang selama ini belum teraliri listrik.
Direktur PT Bukit Pembangkit Innovative Sri Andini mengatakan bahwa proyek kelistrikan yang ditargetkan 35.000 MW sudah direncanakan dengan matang dan menjadi prioritas yang mesti diselesaikan.
“Semua pemangku kepentingan subsektor kelistrikan harus bersinergi mensukseskan program 35.000 MW ini sebagai sebuah keharusan, bukan target,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (26/9/2018).
Menurutnya, kebutuhan listrik masyarakat dan industri yang terus meningkat menjadi pertimbangan bahwa infrastruktur kelistrikan yang andal dan berkelanjutan menjadi program prioritas untuk diselesaikan.
Dia menjelaskan apapun kondisi dan tantangan yang dihadapi dalam menggarap proyek kelistrikan, semua harus segera diselesaikan agar semua masyarakat dapat menikmati listrik secepatnya.
"Untuk proyek pembangkit yang sudah dibangun oleh swasta sebaiknya segera didorong untuk secepatnya diselesaikan dalam kondisi apapun sebagai tanggung jawab untuk melistriki Indonesia," jelasnya.
Sebagai anak bangsa, katanya pemangku dan pebisnis listrik harus memiliki visi yang sama untuk mengusung semangat membangun. Dengan distribusi listrik yang merata, harapannya pertumbuhan ekonomi juga akan merata ke seluruh pelosok negeri.
.jpg?w=348&h=261)
