Bisnis.com, JAKARTA — Dalam sebuah sesi wawancara bersama kantor berita ABC, salah satu pejabat oposan Pemerintah Australia Jason Clare sempat mengibaratkan hubungan Indonesa dan Australia selayaknya tetangga yang enggan bertegur sapa.
Dia berpandangan bahwa baik Jakarta maupun Canberra sejatinya saling memahami. Mereka saling membutuhkan karena dalam banyak hal dan jarak geografis, kedua negara relatif sangat dekat. Namun, sejarah perselisihan politik yang sempat mewarnai hubungan kedua negara seolah menjadi pupuk yang sangat efektif yang semakin memelihara sikap dingin Indonesia-Australia.
Di sektor perdagangan, nilai perdagangan kedua negara pun relatif kecil kendati keduanya merupakan mitra dagang tradisional. Indonesia bahkan tidak masuk dalam daftar 10 besar mitra dagang Australia.
Bagi Indonesia, ekspor ke Australia relatif kecil apabila dibandingkan dengan ekspor ke negara mitra di Asia Tenggara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor nonmigas Indonesia ke Australia pada Januari—Juli 2018 hanya berjumlah US$1,20 miliar.
Perolehan ekspor tersebut relatif kecil apabila dibandingkan dengan pengiriman produk-produk Indonesia ke Vietnam pada periode yang sama yang mencapai US$2,30 miliar atau ke Malaysia sejumlah US$4,40 miliar.
Akan tetapi, kondisi tersebut berpotensi berakhir setelah pemerintah kedua negara bersepakat menyelesaikan pembahasan perjanjian kemitraan bertajuk Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada 31 Agustus 2018.
Baca Juga
Kala itu, kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukita dengan Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia Simon Birmingham.
Enggar pun menyebutkan bahwa kedua negara tinggal menunggu proses penyamaan bahasa dan pengesahan secara hukum.
“Penyelesaian IA-CEPA ini merupakan tonggak sejarah baru dalam hubungan ekonomi Indonesia-Australia. Kerja sama ini akan menjadi kemitraan komprehensif bagi kedua negara di bidang perdagangan barang, jasa, investasi, serta kerja sama ekonomi,” ujar Enggar, Sabtu (1/9).
Akan tetapi, apabila ditilik ke masa lampau, proses perundingan kerja sama bilateral ini terbilang cukup rumit. Kedua negara pada dasarnya telah memulai negosiasi pertama pada 2012. Akan tetapi, akibat dinamika politik dan hubungan kedua negara yang naik turun, perundingan tersebut sempat terbengkalai sebelum akhirnya kembali dimulai pada 2016.
Sadar akan berlarut-larutnya perundingan dan meningkatnya kebutuhan kerja sama yang tak terbatas antara kedua negara, pada 2016 perundingan IA-CEPA kembali dilanjutkan.
Kali ini perundingan semakin menjurus ke arah serius, terutama setelah melibatkan Indonesia-Australia Business Partnership Group yang terdiri atas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Indonesia-Australia Business Council (IABC), Australia Chambers of Commerce and Industry, Australia Industry Group, dan Australia-Indonesia Business Council (AIBC).
Kelompok bisnis tersebut bersama-sama memberi masukkan kepada pemerintah kedua negara dalam proposal bertajuk Two Neighbors, Partners in Prosperity: Indonesia-Australia Business Partnership Group Submission towards the IA- CEPA. Proposal tersebut berisi usulan-usulan kesepakatan dan kerja sama yang diinginkan oleh pelaku usaha Indonesia maupun Australia dalam perjanjian IA-CEPA.
PERLUASAN KERJA SAMA
Kedua negara pun bersepakat, kerja sama tersebut tidak hanya mencakup isu perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa, investasi dan kerja sama pengembangan kapasitas sumber daya manusia, kerja sama pengembangan rantai pasok, serta inovasi industri.
Kini, dengan adanya kesepakatan penyelesaian negosiasi IA-CEPA, artinya proses pelaksanaan kerja sama bilateral tersebut tinggal selangkah lagi.
Kedua negara tinggal menuntaskan proses ratifikasi yang ditargetkan dapat dilaksanakan pada November mendatang.
Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani Shinta berharap supaya perjanjian IA-CEPA dapat meningkatkan investasi Australia di berbagai sektor di Indonesia seperti di sektor konstruksi, energi, pertambangan, pariwisata, pendidikan tinggi, vokasi, energi, industri, dan kesehatan.
Sementara itu, pelaku usaha Indonesia juga dapat menggenjot ekspor komoditas unggulan seperti produk otomotif, tekstil, dan sepatu dengan tarif 0%.
Pasalnya, selama ini aksesibilitas komoditas-komoditas tersebut di Negeri Kanguru masih terkendala bea masuk. Selain itu, pakta dagang itu juga diperkirakan mampu meningkatkan ekspor produk ban, alat komunikasi, permesinan, dan furnitur ke negara tersebut.
Untuk itu, perlu dinantikan apakah melalui kerja sama dagang ini kedua negara dapat benar-benar didekatkan dan menikmati manfaat bertetangga, setelah selama ini sama-sama bersikap dingin? Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan pula kerja sama bilateral ini justru memperkeruh hubungan kedua negara lantaran munculnya rasa iri atau penyesalan dari salah satu pihak.
