Bisnis.com, JAKARTA - Kamar dagang dan Industri Indonesia memandang arah kebijakan yang dicantumkan dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja 2019 sudah tepat.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Shinta W. Kamdani mengatakan arahan yang ditetapkan dalam nota keuangan sudah tepat, dan diperkirakan dapat membantu iklim usaha agar tetap kondusif.
"Dengan masih tingginya tekanan pada ekonomi, arahan kebijakan yang saat ini dijalankan masih di dalam koridor," katanya, Jumat (17/8/2018).
Hanya saja, kata Shinta, untuk menjaga iklim kondusif dunia usaha pemerintah tetap berhati-hati dalam beberapa isu, yakni isu pembangunan sosial.
Menurutnya, hal tersebut penting karena dapat mencegah timbulnya pihak-pihak populis yang mengganggu kestabilan ekonomi, terlebih memasuki tahun politik.
Namun, dia menilai bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang naik dari 10 juta menjadi 15,6 juta penerima dan transfer ke daerah dan dana desa yang naik 8,62% dari tahun sebelumnya sudah cukup dapat memuat pelaku usaha lega.
"Hal ini cukup penting karena belajar dari apa yang terjadi di Amerika, pembangunan sosial yang tidak inklusif dapat mendorong majunya pihak-pihak populis," jelasnya.
Selain itu, katanya, pemerintah harus meneruskan upaya-upaya deregulasi bagi pelaku usaha dalam negeri. Apalagi, katanya, kodisi ekonomi global yang semakin ketat menjadikan pelkau usaha dalam nehlgeri menjadi satu-satunya tumpuan pertumbuhan ekonomi tahun depan.
"Pemerintah harus hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan yang justru kontraproduktif, harus buat kebijakan yang ramah bisnis, katanya.
