Bisnis.com, JAKARTA - Angka kebutuhan rumah atau backlog di Provinsi Kalimantan Barat pada 2018 diprediksi mencapai sekitar 11.000 unit.
Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Provinsi Kalimantan Barat, M. Isnaini mengatakan pada 2018 sampai 2019, asosiasi berupaya merealisasikan pembangunan rumah lebih dari 16.000 unit.
"Pada November 2017, anggota REI Kalbar merencanakan dan sudah membebasan lahan yang kini dalam proses perizinan. Target pembangunan 2018 dan 2019 sejumlah 15.484 unit rumah subsidi dan 691 non subsidi," tutur Isnaini kepada Bisnis, Jumat (17/8/2018).
Saat ini realisasi pembangunan perumahan di Kalbar baru mencapai 872 unit untuk rumah subsidi dan 69 unit rumah non subsidi. Sementara untuk rencana pembangunan pada 2019, REI Kalbar akan membangun rumah subsidi 5.662 unit dan 69 unit rumah non subsidi.
Secara makro, daya beli masyarakat masih belum meningkat secara signifikan, karena Kalbar tergantung dari harga komoditas sawit dan karet," ungkap Isnaini.
Isnaini menyebut, Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia memiliki karakteristik dan tantangan berbeda untuk pengembangan properti.
Isnaini menyebut, di Kalimantan Barat sulit membangun perumahan karena masyarakat umumnya sudah memiliki lahan dan membangun rumah sendiri.
“Di perbatasan itu tidak ada pasarnya. Sebab penduduk asli pun sudah punya tanah sendiri dan membangun rumah sendiri,” jelas Isnaini.
Dia menyatakan, umumnya pekerja yang berada di daerah perbatasan adalah pekerja perkebunan sawit. Sayangnya, mereka cenderung memilih rumah di kota ketimbang membangun rumah di daerah perbatasan. Alasannya, memiliki rumah di kota lebih terjamin untuk fasilitas, salah satunya untuk akses pendidikan bagi anak-anak mereka.
