Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Turki menyatakan telah menyusun rencana langkah ekonomi demi meredakan kekhawatiran investor sehubungan dengan ambrolnya nilai tukar lira.
Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar online Hurriyet pada Minggu (12/8/2018), Menteri Keuangan Turki Berat Albayrak menyatakan bahwa pelemahan lira adalah 'sebuah bentuk serangan'. Oleh karenanya, pemerintah telah mempersiapkan rencana langkah yang mulai diterapkan pagi ini, Senin (13/8).
“Mulai Senin pagi dan seterusnya, institusi-institusi kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan akan mengumumkannya kepada pasar,” kata Albayrak, tanpa menjelaskan lebih lanjut terkait langkah-langkah yang dimaksud.
Menurut Albayrak, pemerintah telah mempersiapkan rencana untuk bank dan sektor ekonomi riil, termasuk usaha kecil hingga menengah yang paling terdampak oleh fluktuasi valuta asing.
“Kami akan mengambil langkah yang diperlukan dengan bank-bank dan otoritas perbankan kami dengan cara yang cepat,” lanjutnya, dikutip Reuters.
Dia juga menepis anggapan bahwa pemerintah Turki kemungkinan melakukan intervensi dalam rekening-rekening bank berdenominasi dolar maupun melakukan konversi terhadap deposito-deposito menjadi lira.
Baca Juga
Nilai tukar lira sempat terjerembap dan mencapai rekor level terendah barunya di posisi 7,24 terhadap dolar AS pada awal perdagangan di Asia Pasifik, namun mampu memangkas sedikit pelemahannya dan menyentuh posisi 6,86 menyusul pernyataan Albayrak.
Lira telah kehilangan lebih dari 45% nilainya sepanjang tahun ini, sebagian besar akibat kekhawatiran tentang pengaruh Erdogan atas ekonomi di negara tersebut, seruannya untuk suku bunga yang lebih rendah dalam menghadapi inflasi yang tinggi, serta memburuknya hubungan dengan Amerika Serikat (AS).
Pada Jumat (10/8), lira bahkan tersungkur 18% pada satu titik, penurunan harian terbesar sejak 2001.
Erdogan sebelumnya telah menegaskan bahwa suku bunga yang tinggi adalah suatu bentuk alat eksploitasi dan bahwa Turki tidak akan jatuh ke dalam perangkap ini.
Pada kesempatan yang sama, Albayrak mengatakan pentingnya kebijakan anggaran untuk mendukung dan memperkuat kebijakan moneter bank sentral. "Kami akan memasuki periode yang kuat dalam hal kebijakan fiskal," katanya.
Dalam sebuah pernyataan, otoritas perbankan Turki, Banking Regulation and Supervision Agency (BBDK), menyatakan bahwa pihaknya membatasi transaksi pertukaran (swap) valuta asing bank.
Batas Waktu
Sementara itu, pertikaian diplomatik Turki dengan Amerika Serikat semakin membebani nilai tukar lira terhadap dolar AS.
Dua sekutu NATO ini telah berselisih mengenai berbagai masalah, mulai dari isu kepentingan di Suriah, ambisi Ankara untuk membeli sistem pertahanan Rusia, dan baru-baru ini kasus Andrew Brunson, seorang pendeta evangelis yang ditahan di Turki karena dugaan keterlibatan dalam upaya kudeta dua tahun lalu.
Setelah Brunson dipenjara selama hampir 20 bulan, pihak pengadilan pada bulan Juli memerintahkan untuk mengubah statusnya menjadi tahanan rumah. Sejak saat itu, Presiden AS Donald Trump dan Wakil Presiden Mike Pence telah menyerukan pembebasannya.
Penahanan Brunson pun diganjar sanksi oleh pemerintah AS terhadap dua pejabat pemerintahan Turki. AS menuding Menteri Kehakiman Abdulhamit Gut dan Menteri Dalam Negeri Suleyman Soylu terlibat dalam penangkapan dan penahanan Brunson.
Kemudian pada Jumat (10/8), Trump mengumumkan pengenaan kenaikan tarif terhadap impor baja dan aluminium dari Turki serta menyatakan bahwa hubungan AS dan Turki tidak dalam kondisi yang baik.
Pekan lalu, delegasi Turki bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintahan AS di Washington untuk mendiskusikan permasalahan antara kedua negara. Namun pertemuan tersebut tetap berujung pada kebuntuan.
Pada Minggu (12/8), Erdogan mengungkapkan perincian pembicaraan antara kedua negara mengenai Brunson. Pemerintah AS disebut memberi batas waktu hingga Rabu lalu untuk menyerahkan Brunson.
"Mereka mengancam akan memberi sanksi kepada menteri-menteri kami jika kami tidak melakukannya," kata Erdogan.
Namun, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan AS tidak menetapkan tenggat waktu untuk pembebasan Brunson serta mengungkapkan diplomasi tentang masalah ini masih terus berlanjut.
