Bisnis.com, JAKARTA — Mulai tahun ini, proyek jalan tol tak melulu menjadi primadona swasta dalam menangguk keuntungan. Proyek pemeliharaan jalan nasional pun kini menjadi salah satu lahan potensial yang harus diperhitungkan.
Selama ini, pembangunan jalan nasional maupun pemeliharaan masih mengandalkan anggaran pendapatan belanja negara. Artinya, pemerintah memiliki kewenangan untuk membangun kelengkapan pemeliharaan jalan mulai dari pemeliharaan rutin dan berkala, perehabilitasian, perekonstruksian jalan, serta pembangunan pelengkap jalan.
Kini, peluang investasi baru hadir dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha berskema availability payment (KPBU-AP). Jika sebelumnya pemerintah menggandeng kontraktor untuk melakukan pekerjaan, kini badan usaha pelaksana dicari untuk melakukan kegiatan pemeliharaan dengan skema bangun, guna, dan serah (build, operate & tansfer).
Perinciannya, kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam proyek pemeliharaan jalan meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan setelah masa konstruksi, serta penyerahan kembali proyek dalam masa konsesi tertentu.
Dengan skema AP, pengembalian investasi yang didapatkan badan usaha pelaksana dalam proyek pemeliharaan akan dilakukan oleh pemerintah dengan cara mencicil atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas yang sudah ditentukan dalam perjanjian KPBU pada periode tertentu sampai masa pemeliharaan selesai.
Dalam tahap awal, pemerintah menawarkan proyek jalan lintas timur (jalintim) Sumatra di Provinsi Sumatra Selatan sepanjang 30 kilometer dengan perkiraan nilai investasi proyek Rp1,34 triliun untuk dikerjasamakan dengan skema AP.
Baca Juga
Direktur Pembangunan Jaringan Jalan Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rachman Arief Dienaputra mengatakan bahwa dalam penjaringan minat awal, sebanyak 13 badan usaha lokal dan 2 badan usaha asing menyatakan minat mereka untuk mengikuti lelang proyek pemeliharaan jalan dengan skema investasi baru tersebut.
Proses prakualifikasi lelang dilakukan sejak 6 Juli hingga 27 Juli. Rencananya, penetapan pemenang dilaksanakan pada 13 Agustus 2018.
“Ada 15 peminat terdiri atas 13 kontraktor lokal, 1 kontraktor asing, dan 1 investor asing,” kata Rachman kepada Bisnis belum lama ini.
Kontraktor asing yang berminat dalam proyek tersebut adalah HCM Engineering sedangkan investor asingnya adalah Equis.
Sementara itu, 13 perusahaan lokal yang telah menyatakan minat yakni PT PP (Persero) Tbk., PT Istaka Karya (Persero), PT Acset Indonesia, PT Prambanan Dwipaka, PT Sumber Mitrajaya, PT Semesta Energi Services, PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Pamapersada Nusantara, PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa Kementerian Keuangan telah menandatangani anggaran AP yang dapat digunakan untuk proyek pemeliharaan jalan hingga Rp5,10 triliun untuk tahun anggaran 2019.
Selain proyek pemeliharaan jalintim di Sumsel, pemerintah juga bakal menawarkan kepada swasta proyek pemeliharaan jalintim di Provinsi Riau, pemeliharaan jalan Trans-Papua (Wamena—Mumugu), dan jalan lintas barat dan tengah Sumatra, serta penggantian jembatan di lintas utama pada tahun ini.
Pemeliharaan jalan Trans-Papua diperkirakan membutuhkan biaya Rp1,92 triliun, sedangkan jalan lintas barat dan tengah Sumatra membutuhkan biaya Rp2,04 triliun.
“Untuk anggaran KBPU-AP kami pindahkan untuk proyek pemeliharaan jalan di Papua dan beberapa di wilayah lainnya karena lebih prioritas,” kata Basuki belum lama ini.
KEUNTUNGAN
Secara ekonomi bagi masyarakat, penerapan skema baru itu akan berdampak langsung kepada mereka karena layanan tersedia dan dipelihara dalam waktu panjang. Namun, apa saja keuntungan yang bisa diterima badan usaha pelaksana yang tertarik mengerjakan proyek AP tersebut?
Pertama, swasta akan mendapatkan kepastian pemasukan dengan pengembalian langsung. Pembayaran oleh pemerintah dilakukan secara mencicil selama periode konsesi yang ditawarkan, yakni 15 tahun dengan masa konstruksi 2 tahun.
Bila pemasukan jalan tol tergantung pada pendapatan pengguna jalan yang melintas, badan usaha tidak perlu khawatir karena dalam 15 tahun ke depan mereka akan mendapatkan pemasukan yang tetap dari pemerintah atas pembayaran ketersediaan layanan.
Kedua, badan usaha pelaksana juga dapat mengoptimalkan pengeluaran yang dialokasikan untuk peralatan pemeliharaan jalan karena akan terus dipakai sampai 15 tahun ke depan. Pekerja konstruksi juga akan mendapatkan kepastian pekerjaan karena harus merawat jalan hingga jangka panjang.
Terakhir, badan usaha pelaksana tak perlu khawatir dengan risiko pembayaran yang macet dari pemerintah karena PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) bakal mengawal proyek ini dengan menjamin pembayaran yang akan dilakukan pemerintah kepada swasta.
Dengan sejumlah benefit yang ditawarkan, seharusnya tak sulit bagi pemerintah untuk merayu swasta agar masuk dalam tiga proyek pemeliharaan jalan lainnya yang dibidik pada tahun ini. Utamanya, pemeliharaan jalan di Trans-Papua yang selama ini terkesan sulit dalam pengerjaanya baik karena medan proyek maupun penerimaan masyarakat setempat.
