Bisnis.com, JAKARTA -- Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) merasa gerah dengan sejumlah hambatan yang masih terjadi di lapangan, yang pada akhirnya menurunkan daya saing produk dalam negeri di pasar global.
Pengurus Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Khairul Mahalli meminta Pemerintah memberikan insentif berupa kemudahan-kemudahan bagi eksportir dalam memacu kinerjanya. "Pertama menyangkut optimalisasi, kita berharap ada insentif yang diberikan oleh pemerintah. Ini soal kemudahan, bukan insentif berbentuk dana," katanya kepada Bisnis, Senin (23/7/2018).
Menurutnya, kemudahan-kemudahan itu dirasa sangat penting mengingat masih banyaknya hambatan saat akan melakukan ekspor. "Sebab sekarang ini banyak hambatan terhadap ekspor kita," ujar Khairul.
Dia mencontohkan hambatan tersebut antara lain kurangnya direct call guna mendistribusikan logistik dari Indonesia ke negara lain. Bahkan, untuk produk asal Indonesia harus melalui negara lain.
"Hambatannya seperti produk-produk kita yang harus melalui negara lain. Macam produk rempah-rempah yang harus melalui Vietnam dan Myanmar. Sebab tidak bisa langsung (direct call). Ekspor kita itu dipersulit," ungkapnya.
Dia mengatakan hal itu bisa mempengaruhi daya saing. Padahal di sisi lain produk asal Indonesia diklaim banjir peminat. "Ini jelas mempengaruhi daya saing produk kita. Sebenarnya banyak sekali permintaan [produk Indonesia]. Hanya karena harus melalui negara lain seperti, Vietnam dan Myanmar. Ini menambah biaya sebab kita tidak bisa langsung," ungkapnya.
Baca Juga
Dia juga mencontohkan produk-produk tembaga dan kuningan yang tidak bisa diekspor sehingga terjadi penumpukan di gudang-gudang eksportir karena dilarang untuk ekspor. "Padahal, kebutuhan untuk dalam negeri sendiri sudah tercukupi. Mengapa kelebihan produk-produk tersebut tidak bisa diberikan kemudahan untuk ekspor?," ujarnya.
Khairul menyebut adanya insentif kemudahan bagi para pelaku eksportir juga menyangkut devisa ekspor. Sebelumnya, pemerintah berharap devisa ekspor bisa terus digenjot guna mengurangi devisit perdagangan.
"Sebenarnya ini menyangkut devisa. Sehingga harusnya dipermudah. Sebab Presiden sendiri sudah memerintahkan untuk penyederhanaan dengan target [pertumbuhan ekspor] 11% [di 2018]," ujarnya.
Namun, kata dia, apabila pemerintah tidak bisa memberikan atau menawarkan insentif kemudahan bagi eksportir maka bisa saja pertumbuhan ekspor tetap stagnan.
Dengan demikian, dia berharap pemerintah memperhatikan hal tersebut agar kegiatan ekspor juga bisa berjalan semestinya. "Tapi kalau ini tidak tercapai dengan tidak memberikan insentif kemudahan ya bagaimana?," ujarnya.
