Bisnis.com, JAKARTA — Nilai transaksi industri waralaba pada tahun ini ditargetkan mampu menembus Rp7,5 triliun, tumbuh 7,41% dibandingkan dengan pencapaian pada 2017 senilai Rp7 triliun.
Target tersebut terbilang cukup moderat mengingat pada periode sebelumnya, pertumbuhan nilai transaksi industri waralaba dapat mencapai 10%—15%.
Ketua Emiritus Asosiasi Franchise Indonesia Anang Sukandar mengaku masih belum puas dengan pencapaian industri waralaba di Tanah Air saat ini.
“Terus terang saya masih belum cukup puas, karena sebetulnya kita mempunyai potensi-potensi yang cukup besar,” ujarnya belum lama ini.
Menurutnya, bisnis waralaba seharusnya tidak hanya sekadar menargetkan konsumen akhir seperti restoran, fesyen, atau barang jadi lainnya. Namun, kegiatan usaha seperti budi daya tanaman, peternakan, dan pertanian juga bisa diwaralabakan.
"Seperti sarang burung walet dan tanaman untuk pertanian. Itu harusnya bisa dikembangkan [menjadi industri waralabal], dan Indonesia punya peluang itu kok."
Selain itu, Anang menambahkan, rasio wirausaha Indonesia saat ini baru sekitar 0,24% dari jumlah populasi, alias lebih rendah dari Amerika Serikat (11%), Singapura (7%), dan China (2%).
Ketua Organisasi Perusahaan Franchise (Franchisor) Andrew Nugroho mengatakan, banyak konsep waralaba yang diprediksi dapat lebih berkembang di pasar domestik. Hanya saja, keberhasilannya sangat tergantung pada kemampuan manajemen pengelolanya.
"Banyak produk bagus, tetapi sewaktu dia packing dan branding, belum siap untuk diwaralabakan," katanya.
Dengan demikian, Franchisor bersama Kementerian Perdagangan selalu bekerja sama dalam membuat program pelatihan dan pendampingan bagi usaha-usaha yang diperkirakan dapat berkembang lebih cepat dengan sistem waralaba.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti mengatakan, dalam mendukung usaha waralaba, pemerintah selalu menunjukkan keberpihakannya dalam setiap pembuatan kebijakan.
Salah satu contohnya adalah pemberian kredit usaha rakyat (KUR), penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final dari 1% menjadi 0,5%, dan rencana penurunan pungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 0% bagi UMKM.
Tjahya mengatakan, pengembangan UMKM merupakan salah satu program kerja pemerintah dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan, dan sistem waralaba merupakan sistem yang sangat efektif untuk membantu mewujudkannya.
"Jadi bisa digunakan bagi pengusaha-pengusaha baru. Itu buat mereka yang memang belum bisa mengelola usaha baru sendiri," katanya.
Selain itu, Tjahja menjelaskan, sistem waralaba dapat diandalkan dalam mendukung tugas pemerintah dalam melakukan pengendalian harga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
