Bisnis.com, JAKARTA – Bappenas memastikan pertumbuhan kota baru di sejumlah daerah nantinya harus menyediakan fasilitas perumahan berkonsep transit oriented development untuk mengatasi keterbatasan lahan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut bahwa pertumbuhan kota-kota baru harus dilengkapi dengan hunian-hunian berkonsep transit oriented development (TOD).
Menurut Bambang, kota-kota baru ini berkarakter sebagai hunian kompak, alias adalah hunian yang memanfaatkan semua ruang secara efisien. Hal ini memang sesuai dikembangkan di area yang harga lahannya sudah cukup tinggi sehingga pemanfaatan lahannya maksimal.
“Kemunculan kota baru ini ada demandnya, dan kebutuhan. Karena tingkat ekonomi di Jakarta semakin tinggi dan tidak bisa disediakan hunian di tengah kota. Hunian kompak ini harus diterapkan di semua wilayah Jabodetabek,” ujar Bambang di Grand Sahid Jaya dalam acara Konsultasi Publik Rencana Tata Ruang, Senin (16/4/2018).
Bambang menyebut hunian kompak di Jabodetabek adalah solusi untuk mengatasi defisit lahan pertanian karena dikonversi oleh pengembang menjadi lahan perumahan. Dia menegaskan, Jakarta tetap harus dijaga dan ditingkatkan perekonomiannya. Adapun, perekonomian di Jakarta, khususnya masalah pangan, masih ditopang oleh sejumlah kawasan lain yang memiliki lahan pertanian subur.
“Harus ada pengendalian dari pemerintah kepada pengembang agar tidak mendapatkan lahan subur sebagai area perumahan,” ujar Bambang.
Baca Juga
Nantinya akan diluncurkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur). Bambang berharap revisi ini bisa mengakomodasi secara spesifik tentang pemanfaatkan lahan untuk hunian kompak.
“Perpres ini harus spesifik bahwa wilayah di sekitar Bodetabek ini harus benar-benar menerapkan compact city dan rasio untuk perumahan, pengembangan pertanian, dan ruang terbuka hijau,” papar Bambang.
Menteri Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan pemerintah memang belum mampu memberikan solusi atas kepadatan ibu kota Jakarta. Saat ini memang banyak kota baru yang dikelola oleh swasta dan berjalan dengan baik. Dia menilai, kesuksesan sejumlah kota baru oleh pihak swasta tak lepas dari bantuan infrastruktur dan transportasi yang dibuat pemerintah.
“Kalau tak ada infrastruktur dan transportasi, malah nanti menciptakan masalah baru. Kita sudah terapkan dengan TOD, nah ini yang perlu kita bahas lebih lanjut,” papar Sofyan.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastuktur Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin menambahkan, dalam revisi Perpres No. 54/2008 nanti harus juga dipertimbangkan mekanisme untuk kondisi bagi peralihan lahan yang sudah terlanjur dikelola.
“Ada pasal nantinya yang perlu membahas soal peralihan, dimana ini banyak lahan yang kondisinya sudah terlanjur berubah. Ini mau diapakan? Dihentikan? Atau dibuat konsep baru,” sambung Ridwan.
