Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali bersikeras bahwa penambalan subsidi energi yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini menggunakan skema yang masih dibicarakan dan disepakati bersama dengan DPR.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan saat ini rencana itu digulirkan sebagai konsekuensi logis pemerintah menghadapi kenaikan harga minyak mentah dunia. Menurutnya, pemerintah bisa saja berdiam saja tetapi akan mengakibatkan kondisi keuangan ambruk.
"Kami sedang bicarakan dengan DPR apa skema yang tepat digunakan APBN-P atau utang, kalau keputusannya harus APBN-P ya akan kita lakukan kalau bisa tidak ya kita jalankan," katanya, Kamis (8/3/2018).
Sebelumnya, pemerintah mangaku sudah melakukan perhitungan untuk penambahan subsidi solar. Hal ini sebagai dampak dari tren kenaikan harga minyak dunia yang terus berlanjut sejak awal tahun ini.
Jika mengacu pada usulan Menteri ESDM, kenaikan akan berkisar pada Rp700-Rp1.000 per liter.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini pergerakan dari harga minyak untuk kebutuhan Pertamina dan PLN terutama subsidi solar tidak lagi memadai jika mengacu pada UU APBN 2018 sebesar Rp500 per liter.
Dirinya mengemukakan awal pekan ini sudah melakukan perhitungan dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno mengenai jumlah penambahan subsidi ini.
"Kami sudah hitung mengenai tambahan kebutuhan subsidi yang dibutuhkan pertamina dari sisi subsidi solar dan selanjutnya usulan akan kami laporkan ke dewan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
