Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Bergulir koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) bekerja sama dengan Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir (BLUD-DB) dalam menyediakan permodalan bagi pengembangan koperasi dan UMKM di tanah air.
LPDB merupakan salah satu Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Koperasi dan UKM. Sampai saat ini sudah ada 5 BLUD-DB yang bekerjasama dengan LPDB-KUMKM.
Asdep Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan Kemenkop UKM Suprapto mengatakan kerjasama LPDB-KUMKM dengan BLUD-DB telah mampu menghilangkan ketergantungan pada APBD. Hal itu tidak terlepas karena pengelolaan dana bergulir oleh BLUD-DB telah berjalan baik.
“Pada awal berdirinya, BLUD-DB memerlukan support penuh dari APBD, namun setelah dana bergulir tersebut berjalan dan dikelola secara penuh maka tidak lagi bergantung kepada APBD karena bisa bekerjasama dengan LPDB-KUMKM,” kata Suprapto, melalui keterangan resminya, Kamis (1/3/2018).
Suprapto menjelaskan alasan berdirinya BLUD-DB di berbagai daerah, selain kemampuan fiskal di daerah yang terbatas, LPDB-KUMKM sebagai BLU pengelola dana bergulir Kemenkop UKM minim jumlah personil, serta tidak memiliki cabang di daerah.
“Hal tersebut berdampak kepada layanan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menjadi tidak maksimal,” katanya.
Baca Juga
Tenaga Ahli LPDB-KUMKM Tamim Saefudin, mengatakan pola pengelolaan keuangan BLUD-DB memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
Salah satu upaya pemenuhan kebutuhan permodalan bagi UKM termasuk koperasi di Kabupaten Buton Selatan, Pemerintah Daerah setempat melaksanakan Rapat Koordinasi pembentukan BLUD-DB.
Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat mengatakan potensi yang ada di Buton Selatan ini sangatlah besar terutama di bidang Kemaritiman.
Adapun sebagai daerah otonomi baru (DOB) terdapat beberapa kendala, seperti kondisi geografis dimana terdapat beberapa daerah yang terisolir. Selain kondisi geografis, SDM di Buton Selatan juga masih terbatas.
“Namun melihat kondisi APBD dan kebutuhan masyarakat, sektor kesehatan juga menjadi perhatian kami. Harapannya, baik BLUD-DB dan BLUD Rumah Sakit dapat kami wujudkan bersama dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujar Agus.
Dia menambahkan untuk percepatan pembentukan BLUD DB yang harus segera dilakukan adalah membentuk Tim Teknis yang mempersiapkan segala keperluan pendukung pembentukan BLUD mulai dari naskah akademis sampai dengan rancangan Peraturan Bupati.
“Segala keperluan atau insfrastruktur pendukung kami harapkan siap pada tahun ini, agar di tahun 2019 masyarakat Buton Selatan terutama pelaku usaha mikro dan kecil sudah dapat menikmati layanan dari BLUD tersebut,” katanya.
