Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta mengambil kebijakan yang bisa mendorong pengelolaan tambang-tambang batu bara dalam negeri oleh BUMN.
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara menuturkan sebagian besar cadangan batu bara Indonesia dikelola oleh perusahaan swasta. Padahal, penguasaan negara melalui pengelolaan tambang oleh BUMN tersebut bentuk pelaksanaan konstitusi.
Hal itu sesuai dengan amanant Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
"Lebih dari 90% batu bara kita tidak dikelola BUMN, tapi oleh asing dan swasta. PTBA pun gak besar," ujarnya, Rabu (21/2/2018).
Menurutnya, kontrol pemerintah sangat kecil apabila tambang-tambang tersebut dikuasai swasta. Dia menilai hal tersebut bisa membuat pemerintah tak berdaya dalam mengambil kebijakan terkait pemanfaatan batu bara untuk kepentingan nasional.
Marwan menambahkan pengalihan pengelolaan sumber daya alam sudah bisa dilakukan pada subsektor minyak dan gas bumi (migas). Blok Mahakam, misalnya, pengelolaannya diserahkan ke PT Pertamina (Persero).
"Untuk Presiden, landasan konstitusinya ada dan sangat kuat untuk mengatur batu bara ini. Kami minta ini dikuasai BUMN," tuturnya.
