Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian Labour Suppliers Association (ILSA) meminta pemerintah dapat mengakomodasi keinginan para pekerja imigran untuk memenuhi permintaan negara-negara di kawasan Timur Tengah.
Pemerintah diharapkan dapat mempermudah keinginan para pekerja migran sebagai upaya dalam menanggulangi meningkatnya tingkat pengangguran di dalam negeri.
"Jadi, pemerintah harus realistis dalam menyingkapi meningkatnya animo kerja ke Timur Tengah," kata Ketua ILSA, M.Ali Ridho, Sabtu (27/1/2018).
Dia mengkritisi pernyataan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid yang mengutip data Imigrasi bahwa ada sekitar 2.600 pekerja imigran dalam setiap bulannya bekerja secara ilegal ke luar negeri.
"Mereka itu bukan bekerja secara ilegal, tapi non-prosedural saja," ujarnya.
Ridho menjelaskan para pekerja migran itu ke luar negeri dengan paspor Indonesia, mendapat visa kerja dari negara tujuan penempatan di Timur Tengah dan berangkat melalui bandara-bandara di Indonesia.
Baca Juga
"Pertanyaannya, di mananya yang ilegal?"
Menurutnya, semua pihak terkait untuk bijak melihat situasi ini, dimana bekerja adalah hak asasi setiap orang yang dilindungi peraturan pemerintah, sama seperti halnya setiap warga negara berhak mendapatkan KTP atau paspor. Di sisi lain, peluang kerja di dalam negeri juga terbatas dan angka pengangguran terus meningkat.
Ridho meminta pemerintah memperhatikan isu sensitif atas pelarangan bekerja ke Timur Tengah sementara penempatan ke Asia Pasific dibuka lebar.
"Minat bekerja ke Timur Tengah tidak pernah padam karena masih kuatnya anggapan bahwa bekerja ke Saudi, misalnya membuka peluang untuk umrah, bahkan berhaji".
