Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengungkap, total potensi remitansi PMI dari Arab Saudi pada 2025 mencapai US$2,45 miliar atau setara Rp41,3 triliun (kurs Jisdor 28 April 2025 Rp16.862) jika moratorium dicabut.
Dalam paparan yang disampaikan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, pemerintah menargetkan penempatan PMI di Arab Saudi sebanyak 400.000 orang yang terdiri atas 300.000 orang di sektor domestik dan 100.000 di sektor formal.
Lebih lanjut, 300.000 orang di sektor domestik itu berpotensi membawa pulang sekitar US$1,08 miliar atau setara Rp18,2 triliun dan sektor formal sekitar US$1,37 miliar atau setara Rp23,1 miliar. Dengan demikian, total remitansi dari para pekerja di Arab Saudi mencapai US$2,45 miliar atau setara Rp41,3 triliun.
“Total potensi remitansi PMI dari Arab Saudi tahun 2025 US$2,45 miliar,” demikian mengutip paparan yang disampaikan Karding dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (28/4/2025).
Selain itu, masih dalam paparannya, penempatan PMI juga berpotensi mengurangi pengangguran sekitar 6,1% dengan asumsi jumlah pengangguran di 2025 sebanyak 6,99 juta orang.
Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pencabutan moratorium kerja sama penempatan PMI dengan Arab Saudi. Hal itu disampaikan oleh Karding usai bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Baca Juga
“Untuk itu kita akan membuka ini dan kami di Kementerian [P2MI, red] sudah melakukan pembicaraan dan perundingan dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Sosial dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi untuk mendiskusikannya kembali untuk pembukaan tersebut,” terangnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Karding mengungkap, alasan di balik moratorium baru ingin dicabut setelah hampir 10 tahun karena ada hal yang merisaukan pihak Indonesia.
Misalnya, ada sedikitnya 25.000 orang setiap tahunnya yang berangkat ke Arab Saudi secara ilegal. Oleh sebab itu, kini di bawah pemerintahan baru, Karding menyebut Indonesia dalam waktu dekat akan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Jeddah.
“Beliau [Prabowo] Alhamdulillah sangat setuju,” terangnya.
