Bisnis.com,JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan mengajukan gagasan agar dibangun rumah deret sewa di sekitar Stasiun Kereta Api.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan hal itu diperlukan guna menata lingkungan sekitar jalur kereta api sekaligus menjadi salah satu solusi penyediaan hunian layak bagi masyarakat di kawasan perkotaan.
"Kami usulkan agar lahan-lahan yang ada di sekitar Stasiun Kereta Api bisa dibangun rumah deret sewa untuk masyarakat kurang mampu, ujarnya melalui keterangan resmi Jumat( 29/12)
Khalawi menjelaskan, saat ini harga lahan di perkotaan termasuk yang ada di sepanjang jalur kereta api sangat mahal dan membuat masyarakat kurang mampu sulit untuk memiliki rumah. Mereka yang belum memiliki kemampuan untuk memiliki rumah di kawasan perkotaan kemudian membuat hunian seadanya dan kurang layak huni di pinggir-pinggir jalur kereta api sehingga kawasan tersebut menjadi kumuh.
Di beberapa lokasi bahkan muncul rumah liar atau rumah semi permanen yang dibangun masyarakat menggunakan bahan bangunan yang kurang layak seperti kardus bahkan plastik. Padahal seharusnya di sepanjang jalur kereta api harus bebas dari hunian sehingga tidak membahayakan perjalanan kereta.
Jika rumah deret sewa ini bisa dibangun, setidaknya mereka yang kini tinggal di rumah-rumah liar bisa menyewa dengan harga yang terjangkau. Tentunya rumah deret ini dibangun dengan dengan lebih tertata serta memenuhi segala persyaratan kesehatan dan tentunya lebih layak huni, terangnya.
Baca Juga
Guna mendorong pelaksanaan pembangunan rumah deret tersebut, imbuh Khalawi, dirinya akan melakukan komunikasi dengan jajaran pimpinan PT KAI terkait lokasi-lokasi mana saja yang sekiranya bisa dibangun rumah deret sewa tersebut.
"Yang membangun rumah deret bisa siapa saja asalkan dengan persetujuan PT KAI. Kita juga akan melakukan perhitungan mengenai biaya sewa rumah deret tersebut. Yang penting harganya terjangkau dan tepat sasaran," katanya.
Sebagai informasi, berdasarkan data yang ada, kebutuhan rumah layak huni di kawasan perkotaan memang sangat tinggi. Setidaknya ada 3,4 juta rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia yang menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bersama-sama oleh para pemangku kepentingan bidang perumahan.
