Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta Amran Nukman mendesak Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR untuk melibatkan pengembang swasta dalam penggarapan hunian berkonsep transit TOD yang saat ini dikuasai hanya oleh BUMN.
Pasalnya, pengembang swasta nasional juga memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pengembangan proyek hunian strategis tersebut sehingga bisa mendorong percepatan pengadaan hunian bagi masyarakat.
"Kalau pemerintah sudah memberikan proyek infrastruktur 100% kepada BUMN, pola itu jangan lagi dipakai untuk mengembangkan proyek hunian di stasiun stasiun. Ada baiknya proyek hunian berbasis stasiun transprotasi umum di Jabodetabek itu melibatkan pengembang swasta nasional juga, tapi jangan juga diberikan kepada pengembang swasta asing," katanya, Kamis (12/10/2017).
Dirinya menambahkan dengan membagi porsi pembangunan hunian berkonsep TOD dengan lahan yang sudah tersedia tersebut, sedikit banyaknya akan sangat berpengaruh kepada gairah industri properti nasional yang saat ini sedang mengalami penurunan. Pemerintah baiknya tetap mengapresiasi dan memberi kesempatan pengembang swasta yang selama ini sudah menunjukan kemampuan dan komitmen dalam membangun hunian bagi MBR.
Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Eddy Kuntadi menuturkan untuk menggerakan ekonomi Jakarta sekaligus pemerataan kue ekonomi, perlu adanya sinergi BUMN dan Swasta Nasional. Hal ini sesuai dengan rekomendasi pada Rakornas Kadin 2017.
Sinergi ini juga akan membuat sirkulasi ekonomi menjadi merata ke dunia swasta dan masyarakat umum. Kadin sebagai wadah dunia usaha sangat konsern untuk menggerakan ekonomi Jakarta, termasuk menggerakan kegiatan usaha UMKM di Jakarta. Sebab, manisnya kue pembangunan ekonomi semestinya tidak hanya untuk BUMN saja, tapi juga menetes sampai UMKM.
Proyek hunian berkonsep TOD yang masih akan banyak dikembangkan berdasarkan rencana yang yang sudah diumumkan oleh pemerintah.
Kementerian BUMN berencana menyiapkan sebanyak 210.000 unit rumah susun di 74 stasiun kereta api Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan mengembangkan konsep TOD.
Setiap stasiun akan dibangun rumah susun dengan kapasitas 3.000 unit hingga 4.000 unit dengan peruntukan bagi MBR hingga menjangkau warga berpendapatan Rp1,5 juta per bulan.
