Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian mengusulkan bantuan mekanisasi pertanian pada RAPBN 2018 sekitar 100.000 unit, naik dari 2017 sekitar 80.000 unit.
Namun, bantuan mekanisasi pertanian yang meningkat sejak dua tahun lalu itu, dinilai belum efektif menurunkan biaya usaha tani padi.
Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa berpendapat, efektifitas bantuan mekanisasi oleh pemerintah untuk menekan biaya usaha tani masih rendah.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor itu mengatakan, bantuan mekanisasi yang meningkat berlipat-lipat dari periode sebelumnya, semestinya dapat menekan ongkos produksi padi. Namun, pantauan di lapangan justru menemukan hasil yang berbeda.
Hasil kajian AB2TI di 20 kabupaten pada September 2016 menunjukkan, biaya usaha tadi padi sebesar Rp4.199 per kg Gabah Kering Panen (GKP). Ongkos produksi padi pada 2017 lebih tinggi karena kenaikan upah tenaga kerja.
"Tahun ini, ongkos produksi lebih tinggi. Kenaikannya ada di upah tenaga kerja," tuturnya ketika dihubungi pada Jumat (4/8).
Baca Juga
Menurut dia, perlu audit atas penyaluran bantuan mekanisasi pertanian yang sudah berjalan hampir tiga tahun ini. Audit ini dirasa penting apalagi rencana pemerintah meningkatkan bantuan mekanisasi tahun depan.
"Perlu diaudit. Bantuan yang diserahkan tahun lalu telah digunakan untuk apa, atau hanya mangkrak di kelompok. Audit juga besaran terkait tebusan yang harus diberikan agar menerima bantuan," katanya.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Pending Dadih Permana menyebut, bantuan mekanisasi pada 2015 sekitar 80.000 unit, 2016 sekitar 100.000 unit, dan 2017 sekitar 80.000 unit. Pada 2018, bantuan mekanisasi diusulkan naik menjadi sekitar 100.000 unit.
Bantuan yang diantaranya berupa alat olah tanah dan alat tanam itu, diklaim dapat menekan biaya produksi padi petani dari rata-rata Rp1,2 juta per ha menjadi Rp600.000 - Rp700.000 per ha.
"Sebelum 2015, rata-rata bantuan mekanisasi hanya 6.000 unit - 8.000 unit per tahun," kata dia, pekan lalu.
Sebelumnya, Peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus menyoroti pemerintah yang dinilai belum menyentuh komponen upah buruh lepas dan sewa tanah dalam ongkos produksi padi di Indonesia. Padahal, dua komponen itu yang mendominasi struktur biaya.
