Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah tidak permisif terhadap laju inflasi yang terlalu tinggi.
Kepala Negara menilai sebelumnya pemerintah daerah (pemda) selalu pasrah terkait dengan laju inflasi tanpa berupaya menekannya dan merasa hal tersebut tidak bisa diatur. Inflasi 8%-10% dianggap wajar dan biasa.
"Kalau inflasi terus kita tekan, rakyat juga akan merasakan. Percuma pertumbuhan ekonomi misalnya 6%, tapi inflasinya 9%. Rakyat dalam menjangkau sebuah harga itu jadi berat," kata Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi, Kamis (27/7/2017).
Dia menuturkan banyak inovasi yang dilakukan sejumlah pemda guna menekan laju inflasi. Bahkan, negara-negara di Eropa bisa menekan laju inflasi hingga 1%.
Masyarakat, lanjutnya, juga harus menyadari bahwa laju inflasi bisa berdampak pada banyak hal, salah satunya bunga bank. Inflasi yang ditekan bisa mempengaruhi tingkat suku bunga.
Presiden Jokowi juga mengkonfirmasi langsung kepada Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo yang juga turut hadir, "Betul Pak Gub?"
