Bisnis.com, HOUSTON - Kesepakatan negosiasi antara Pemerintah dan Freeport mengenai kelangsungan operasi dan investasi Freeport di Indonesia diperkirakan selesai pada Agustus 2017.
Empat isu krusial dalam negosiasi pemerintah Indonesia dan Freeport sudah mendapatkan titik terang menyusul hasil pertemuan yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan CEO Freeport–McMoRan Richard C. Adkerson di Houston, Amerika Serikat.
Dari empat isu krusial—yaitu kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia, pembangunan fasilitas pemurnian (smelter), divestasi saham, dan ketentuan fiskal—tiga yang disebut pertama sudah mendekati titik temu.
"Kami berharap semua bisa selesai dalam bulan Agustus. Mungkin pertengahan Agustus Freeport akan memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan, Rabu (26/7).
Dalam perundingan berbalut jamuan makan pagi di Hotel St. Regis tersebut, Jonan didampingi Direktur Jenderal Mineral & Batubara Bambang Gatot Ariyono, Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kementerian Hukum & HAM Cahyo R. Muzhar, dan Pelaksana Konsul Jenderal Republik Indonesia di Houston Sylvia Shirley Malinton.
Adapun Richard C. Adkerson datang bersama Chief Compliance Officer Dean Falgoust, Chief Financial Officer Kathleen L. Quirk dan Executive Vice President PT Freeport Indonesia Tony Wenas.
Freeport menegaskan negosiasi yang dilakukan dalam satu kesatuan paket dan tidak dapat dilihat secara parsial. Executive Vice President PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, kelangsungan operasi atau perpanjangan usaha sampai 2041 itu penting. "Dan ini akan berkaitan juga dengan bagaimana pembangunan smelter, bagaimana divestasinya dan bagaimana stabilitas perpajakannya," katanya.
Rencananya, pemerintah dan Freeport akan menggelar pertemuan pada pekan depan untuk membahas kembali empat isu tersebut.
