Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengusaha Truk Minta Tak Ada Lagi Pembatasan Operasional Lebaran

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia mendorong pemerintah untuk tidak melakukan pembatasan operasional truk pada masa angkutan lebaran tahun depan mengingat pembatasan tersebut telah mengganggu distribusi logistik di dalam negeri.
Truk melintasi Jalan Diponegoro di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (17/6)./Antara-Aditya Pradana Putra
Truk melintasi Jalan Diponegoro di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (17/6)./Antara-Aditya Pradana Putra

Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia mendorong pemerintah untuk tidak melakukan pembatasan operasional truk pada masa angkutan Lebaran tahun depan mengingat pembatasan tersebut telah mengganggu distribusi logistik di dalam negeri.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan, pada masa angkutan Lebaran tahun depan pemerintah harus melakukan perubahan.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa terus-menerus melakukan pembatasan operasional truk ketika masyarakat libur beraktivitas.

“Tahun depan sudah harus ada perubahan. Jangan asal orang libur, kita jangan disuruh libur,” kata Gemilang, Kamis (6/7).

Dia mengatakan, pemerintah seharusnya tidak bisa lagi melakukan pembatasan operasional angkutan barang truk karena distribusi logistik di dalam negeri tidak boleh berhenti.

Menurutnya, pembatasan operasional angkutan barang truk telah berdampak terhadap kegiatan logistik. Bahkan, paparnya kegiatan logistik selama masa angkutan Lebaran bisa dibilang mati karena hampir tidak ada pengiriman barang produksi.

“Kita enggak mau selalu seperti ini,” tegasnya.

Dia menuturkan, distribusi barang – barang logistik yang terjadi selama masa angkutan lebaran hanya distribusi bahan – bahan pokok atau barang – barang yang mendapatkan pengecualian.

Produktivitas di dalam negeri, dia menilai sangat anjlok selama masa angkutan lebaran dengan adanya pembatasan operasional angkutan barang truk.

“Seluruhnya terganggu, yang ada cuma bahan pokok atau barang – barang yang dikecualikan,” katanya.

Kondisi tersebut, dia mengingatkan, tidak baik bagi perkembangan perekonomian dalam negeri atau memberikan kontribusi negatif bagi perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, ungkapnya asosiasi tidak ingin hal itu terjadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Yudi Supriyanto
Editor : Fajar Sidik

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper