Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) menyesalkan keputusan Gubernur Sumatra Utara yang membatasi budidaya perikanan di Danau Toba hanya 10.000 ton per tahun.
Pembatasan itu dinilai akan menyebabkan kehilangan nilai ekonomis sekitar Rp1,4 triliun dan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial ekonomi.
"Budidaya Perikanan di Danau Toba melibatkan puluhan ribu kepala keluarga yang bekerja dari sektor hulu ke hilir, di antaranya pekerja pabrik pakan, hatchery, petambak, pengolah ikan, pedagang ikan, dan lain-lain, yang terancam kehilangan pekerjaan akibat keputusan tersebut," kata Ketua Umum AP5I Budhi Wibowo, Rabu (17/5/2017).
Berdasarkan data AP5I, produksi budidaya perikanan Danau Toba saat ini sekitar 80.000 ton per tahun atau senilai Rp1,6 triliun, dengan asumsi harga nila Rp20.000 per kg.
Adapun Surat Keputusan Gubernur Sumut No 188.44/213/KPTS/2017 yang ditandatangani Tengku Erry Nuradi pada 3 Mei menyebutkan penurunan kualitas air Danau Toba terus terjadi dari tahun ke tahun, yang ditunjukkan oleh perubahan status mutu air dari 'baik' pada 1996 menjadi 'cemar berat' pada 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
