Bisnis.com, BUKITTINGGI -- Perum Bulog akan 'menyuntik' Rp200 miliar untuk komposisi 30% saham pada PT Mitra BUMDes Nusantara yang akan menjadi holding bagi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Tanah Air.
Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog Imam Subowo menyebut, perseroan mengalokasikan Rp200 miliar sebagai modal pengembangan PT Mitra DUMDes Nusantara.
“Dari jumlah itu, alokasi saham untuk Bulog 30%. Sisanya nanti bergabung BUMN yang lain. Selanjutnya dibentuk PT Mitra BUMDes Nusantara di tiap kabupaten, yang megang saham pemerintah lewat BUMN 51%, dan 49% saham pemda melalui BUMD,” katanya di Bukittinggi, Sabtu (13/5/2017).
Imam menuturkan, setelah setiap pemda membentuk PT Mitra BUMDes Nusantara di wilayahnya, baru kemudian dibentuk PT di setiap desa dengan pengelolaan terstruktur melalui satu holding.
Skema seperti itu, menurutnya, lebih efektif untuk pengembangan jangka panjang BUMDes, karena memiliki kontrol yang jelas dan bisa mengawasi potensi penyelewengan oleh pengelola BUMDes.
PT Mitra BUMDes Nusantara sudah diresmikan pemerintah bulan lalu dengan Perum Bulog sebagai pelaksana. Ke depan, perusahaan ini akan mandiri dengan status sebagai perusahaan milik negara atau BUMN.
Dia menjamin kehadiran PT Mitra BUMDes Nusantara yang akan beroperasi di setiap desa tidak akan membunuh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) setempat. Justru BUMDes akan berperan membeli hasil produksi UMKM dan dipasarkan melalui perusahaan.
“Tidak akan melemahkan UMKM, justru akan membantu dari segi pemasaran. Karena apapun produknya yang dihasilkan di tiap desa, akan dibeli oleh masing-masing BUMDes dan dijual melalui PT Mitra BUMDes Nusantara,” ujarnya.
Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebut, BUMDes diharapkan menjadi penggerak ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
“Perkembangannya dalam dua tahun terakhir sangat bagus, tumbuh signifikan. Makanya ini akan dikelola secara profesional dengan holding PT Mitra BUMDes Nusantara itu,” katanya.
Pada 2014, BUMDes yang ada baru sebanyak 1.022 unit. Namun, saat ini jumlahnya sudah mencapai 18.446 unit dari total 74.910 desa yang ada di Indonesia.
Dia meyakini jumlah itu akan kian bertambah, dengan sosialisasi dan peningkatan dana desa oleh pemerintah.
Apalagi, pemerintah menjanjikan kenaikan dana desa menjadi dua kali lipat tahun depan asal desa yang bersangkutan mampu menjalankan empat program prioritas, yakni, pertama memiliki produk unggulan desa.
Kedua, membentuk BUMdes, ketiga, membangun embung air desa untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dan terakhir, membangun sarana olahraga terutama dengan ketersediaan lapangan sepakbola.
Eko mengatakan tahun depan pemerintah berencana meningkatkan alokasi dana desa hingga mencapai Rp120 triliun. Pemberian dana desa terus mengalami peningkatan dari Rp20,76 triliun pada 2015, naik menjadi Rp46,98 triliun pada 2016, dan Rp60 triliun tahun ini.
