Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Perhubungan akan melakukan uji coba pengelolaan sembilan jembatan timbang yang ada di seluruh Indonesia bekerja sama dengan swasta.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat kementerian Perhubungan Pudji Hartanto mengatakan, sembilan jembatan timbang yang akan diuji cobakan tersebut antara lain Losarang, Widang, Wanaraja, dan Widodaren yang ada di Pulau Jawa.
Sementara jembatan timbang yang akan diuji coba di Pulau Sumatera antara lain Senawar Jaya, Sarolangung, dan Semadam. Adapun jembatan timbang yang akan diuji coba di Pulau Sulawesi antara lain Bitung dan Macopa.
“Dari 25, ada sembilan yang kita lakukan uji coba, kita akan libatkan dengan swasta,” kata Pudji, Jakarta, Kamis (2/3).
Dia menambahkan, Uji coba sembilan jembatan timbang tersebut dilakukan agar operasionalnya dapat maksimal dan berkualitas.
Kementerian Perhubungan, ungkapnya pada tahap awal tidak akan membuat semua jembatan timbang yang ada di seluruh Indonesia. Uji coba tersebut, paparnya akan dilakukan pada minggu kedua Maret 2017.
Pada tahap awal, dia menuturkan, pihaknya hanya akan membuka 25 jembatan timbang dari 141 jembatan timbang yang ada di seluruh Indonesia.
Saat ini, dia mengungkapkan, Kementerian Perhubungan melakukan penutupan terhadap seluruh jembatan timbang yang ada di Indonesia guna melakukan pengecekan proses serah terima personil, prasarana dan sarana serta pembiayaan dan dokumen (P3D).
Setelah melakukan pengecekan, paparnya, pihaknya akan melakukan revitalisasi jembatan timbang – jembatan timbang tersebut.
Dia mengungkapkan, pengalihan jembatan timbang dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat merupakan amanat Undang – Undang No.23/2014 tentang pemerintahan daerah.
Selain jembatan timbang, imbuhnya, berdasarkan peraturan tersebut juga terminal tipe A dialihkan ke pemerintah pusat dari pemerintah daerah.
Untuk sekedar diketahui, pada tahun anggaran 2017, Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun guna mendukung proses pengalihan pegawai dan operasional terminal tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di seluruh Indonesia.
Dari total tersebut, sebanyak Rp723 miliar untuk belanja pegawai, Rp73 miliar untuk operasional UPPKB seluruh Indonesia, dan Rp212 miliar untuk operasional terminal tipe A di seluruh Indonesia.
Hingga awal Februari 2017 lalu, personil terminal tipe A dan UPPKB yang telah diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencapai 2.705 orang dari total 3.072 pegawai negeri sipil yang beralih status.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
