Bisnis.com, JAKARTA: Pengusaha forwarder dan pergudangan di pelabuhan Tanjung Priok menolak pemusatan layanan konsolidasi kargo impor berstatus less than container load (LCL) pada fasilitas CDC Banda MTI yang juga sebagai lokasi sementara container freight station/CFS centre.
Wakil Ketua Bidang Hukum Kelembagaan dan Humas Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yusril Yusup, mengatakan pemusatan layanan ini selain berpotensi praktik monopoli, juga menambah kepadatan pelabuhan Priok semakin krodit.
Model bisnis seperti ini, imbuhnya, juga bertentangan dengan upaya pemerintahan Joko Widodo yang sedang gencar menumbuh kembangkan iklim berusaha di tanah air.
Lagi pula, ujar dia, stakeholders dan pelaku usaha forwarder belum pernah di ajak bicara mengenai rencana Pelindo II yang akan menyiapkan CFS centre di fasilitas depo dan pergudangan CDC Banda yang kini di operasikan oleh PT Multi Terminal Indonesia (MTI) cabang Jakarta, di pelabuhan Priok itu.
“Kami belum pernah diajak bicara masalah ini. Padahal kalau mau bicara CFS center sebaiknya ALFI sebagai cargo owner diajak bicara,karena kargo LCL/CFS ini pelakunya langsung adalah perusahaan forwarder dan logistik anggota ALFI,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (26-2-2017).
Dia mengatakan, kargo impor berstatus less than container load ( LCL) adalah kargo yang dimuat dalam satu kontener dan dimiliki lebih dari satu pemilik barang atau consigne. Adapun proses bisnis kargo berstatus LCL, karena ada kesepakatan antara importir dengan freight forwarder, bukan saja soal harga tetapi juga layanan percepatan keluarnya barang dan delivery ke tujuan.
“Jadi CFS center bukanlah satu satunya solusi dalam mengatasi biaya tinggi,karena masih banyak hal yang menyebabkan biaya tinggi di pelabuhan Priok, Jangan jadikan CFS center untuk alasan menyelesaikan biaya tinggi di pelabuhan,” paparnya.
Yusril juga menghimbau pihak-pihak yang belum memahami proses bisnis LCL kargo untuk tidak memperkeruh kondisi ini dengan memberikan pernyataan yang ngawur. Sebab, hampir 80% kargo impor berstatus LCL itu merupakan bahan baku akan dipergunakan untuk komponen ekspor,dimana diperlukan ketepatan waktu untuk delivery-nya.
“Kami perlu sampaikan supaya lebih transparan dan siap berdialog, sebab prinsipnya kami mendukung langkah perbaikan tanpa ada kepentingan yang ingin memanfaatkan situasi ini,”tuturnya.
Yusril mengungkapkan, tidak mudah untuk mendapatkan dan menjalankan bisnis LCL ini yang bersifat business to business ini. Karena itu ALFI tidak ingin ada pihak yang hanya menunggu bola dengan hanya menyiapkan fasilitas tanpa memikirkan bagaimana perjuangan dan usaha pemain bisnis LCL kargo yang sudah digeluti selama ini.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (Aptesindo) Reza Darmawan mengatakan, pemusatan kargo impor LCL di CFS centre atau hanya di satu fasilitas gudang saja tidak sehat secara bisnis, karena tidak ada kompetisi dari sisi pelayanan.
“Selama ini penanganan kargo LCL impor sudah berjalan lancar di tujuh fasilitas pergudangan yang ada di wilayah pabean pelabuhan Priok. Jadi mengapa kini harus dipusatkan digudang yakni CFS centre yang dikelola oleh Pelindo II melalui anak usahanya PT.MTI?,” ujar Reza.
Dia juga mengatakan dengan hanya memusatkan kegiatan LCL impor melalui CFS centre di fasilitas CDC Banda MTI tidak akan menjamin kelancaran arus logistic dan efisien dari sisi biaya.
Senior Vice President Bidang Pengembangan Bisnis Pelindo II, Guna Mulyana mengatakan, lokasi CFS centre di CDC Banda MTI itu bersifat sementara sambil menunggu lahan penyiapan di eks lahan pacific paint atau Inggom rampung.
