Bisnis.com, Jakarta – Apindo meminta pemerintah lebih serius mendukung pengembangan industri manufaktur.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan pertumbuhan pasar di Indonesia memang sangat potensial buat perkembangan industri manufaktur.
Namun, dia menilai dalam 10–20 tahun terakhir industri manufaktur seakan tidak terpelihara oleh pemerintah. Perkembangan industri manufaktur terhambat kondisi infrastruktur, sistem perdagangan yang membuat pengadaan bahan baku secara lokal jadi mahal, dan kesulitan pelaku industri mendapatkan tenaga kerja produktif terampil.
“Industri manufaktur seakan tidak pernah terawat. Orang jadi enggak tertarik. Makanya semua harus serius, agar kondisi bisa lebih stabil dengan kebijakan manufaktur yang terencana,” katanya kepada Bisnis, (26/2/2017).
Hariyadi juga meminta pemerintah meningkatkan upaya melindungi pasar dalam negeri dari serbuan produsen luar negeri, termasuk lewat pengkajian ulang beragam kebijakan deregulasi yang justru tidak mendorong nilai tambah industri di dalam negeri.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berusaha menciptakan iklim usaha yang kondusif agar potensi investasi tersebut terealisasi lewat deregulasi, penerbitan paket kebijakan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pemberian insentif fiskal.
Pemerintah juga terus memonitor pengembangan kawasan industri dan fasilitas penunjang kawasan industri di berbagai area di Tanah Air untuk memudahkan investasi di sektor manufaktur.
Beberapa kawasan industri yang diandalkan pemerintah adalah Kawasan Industri Sei Mangkei di Sumatra Utara, Kawasan Industri Dumai di Riau, Kawasan Industri Berau di Kalimantan Timur, Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah, dan Kawasan Industri Konawe di Sulawesi Tenggara.
“Dalam tiga tahun ke depan, kami juga mendorong percepatan pembangunan kawasan industri di Tanjung Buton, Tanah Kuning, Gresik, Kendal, dan Serang,” ungkap Airlangga.
