Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI meminta pemerintah untuk menyusun rancangan rantai pasokan atau supply chain dalam Paket Kebijakan XV.
Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan dalam menyusun Paket Kebijakan XV yang rencananya mengakomodasi target penurunan biaya logistik, pemerintah juga harus menyusun rancangan rantai pasokan. Tujuannya, agar menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.
“Pemerintah sekarang harus lihat juga masalah rantai pasoknya, atau supply chain-nya. Contohnya, sekarang lebih besar barang ke kota kecil atau desa, bukan dari kota kecil atau desa ke kota besar,” ungkap Yukki kepada Bisnis, Senin (23/1/2017).
Sebelum melakukan deregulasi paket kebijakan, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian memang mengumpulkan para pelaku usaha jasa logistik. Tujuannya, agar setiap elemen pelaku usaha bisa memberikan usulan poin deregulasi guna mengembangkan industri dan menekan biaya logistik.
Menurut Yukki, jika penyusunan deregulasi hanya mengutamakan penurunan biaya logistik dengan membangun infrastruktur dan transportasi, pembangunan tersebut belum berbasis pada pengembangan ekonomi rakyat. “Nah, itulah yang masih menjadi keprihatinan kita bersama,” terangnya.
Untuk menyinergikan rancangan rantai pasokan dari kota ke desa, ALFI mengimbau pemerintah pusat untuk mengarahkan pemerintah daerah turut menyusun Sislogda atau Sistem Logistik Daerah. Tujuannya, agar ada integrasi barang tanpa disparitas harga yang terlampau tinggi.
“Kami mendorong ada Sislogda sebagai pemahaman bagi para kepala daerah, gubernur, bupati, tentang rantai pasok. Karena biaya logistik itu yang disampaikan bukan hanya murah tapi efisien dan efektitf berdasarkan komoditi [tiap daerah],” ungkapnya.
Selain itu, sebagai salah satu asosiasi pelaku usaha logistik yang ikut berdialog dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, ALFI juga menyampaikan belum ada dampak yang signifikan terhadap penurunan harga barang walau biaya logistik menurun di beberapa daerah.
Yukki menjelaskan tingginya biaya logistik dari pelaku usaha logistik dan infrastruktur justru disumbang paling banyak dari badan usaha milik negara (BUMN). Dia pun menyarankan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, untuk meninjau pertumbuhan biaya logistik dari tahun ke tahun.
“Tetapi kalau memang itu menjadi kebijakan kementerian, ya kami tidak apa-apa, jangan menyalahkan pengguna dalam hal ini logistics services provider,” jelasnya.
