Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp45,98 triliun dengan fokus pada belanja modal, serta peningkatan kapasitas sarana dan prasarana perhubungan di seluruh Indonesia.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan pihaknya mengalokasikan RP18,64 triliun atau 40,54% dari total anggaran untuk peningkatan kapasitas prasarana dan sarana perhubungan.
Sementara itu, anggaran peningkatan keselamatan dan keamanan hanya Rp6,27 triliun (13,64%), peningkatan kualitas pelayanan Rp12,47 triliun (27,12%) dan tata kelola serta regulasi Rp8,60 triliun (18,70%).
"Ada satu pembagian, kita konsentrasi ke belanja modal Rp28 triliun," tegasnya dalam sambutan Outlook Transportasi 2017 di Kantor Kemenhub, Kamis (15/12/2016).
Dari pengembangan kapasitas, Menhub menambahkan pihaknya akan terus mengenjot pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur seperti bandara perbatasan, kereta luar jawa, subisidi angkutan laut dan pembangunan atau pengembangan terminal tipe A.
Namun demikian, dia mengemukakan pihaknya tidak akan mengadakan pembangunan fasilitas pelabuhan baru pada tahun depan. Adapun alokasi anggaran perhubungan laut akan disalurkan bagi penuntasan proyek pembangunan fasilitas pelabuhan dan kapal yang skemanya multiyears.
"Kalau di laut tidak ada pembangunan infrastruktur baru, kita hanya menyelesaikan yang multiyears dan KDP," ungkapnya.
Dari sektor kepelabuhanan, Menhub juga mengungkapkan rencana pembentukan hub di Indonesia. Khusus Pelabuhan Tanjung Priok, dia akan pemusatan konsolidasi logistik dari angkutan RoRo sehingga volume barang di pelabuhan tersebut bisa meningkat dari 6 juta TEUs menjadi 9 atau 10 juta TEUs.
Guna mendorong Pelabuhan Tanjung Priok menjadi hub, Kemenhub juga akan membatasi perizinan pembukaan terminal khusus dan terminal untuk kepentingan khusus (TUKS). Saat ini, Indonesia memiliki 1.200 Tersus dan TUKS. Dia beranggapan banyaknya fasilitas Tersus dan TUKS telah memperlambat konsolidasi barang ke pelabuhan yang seharusnya menjadi hub.
Terkait isu strategis, Menhub mengatakan pihaknya menyiapkan subsidi Rp100 milar -Rp200 miliar untuk program tol udara di Papua. Menurutnya, program ini harus dijalankan untuk menyambungkan barang kebutuhan pokok yang dikirim dari barat lewat kapal tol laut ke kawasan pegunungan di Papua. Adapun, transporter atau operator pesawat dari program tol udara ini akan ditawarkan bagi operator swasta.
Adapun pusat bandara bagi tol udara a.l. Timika, Wamena, Oksibil dan Dekai. Dari bandara tersebut, nantinya kargo kebutuhan sembilan bahan pokok akan dikirim ke wilayah yang lebih kecil a.l. Ilaga, Mamit, Beoga, Mapenduma, Kobagma, dan Kenyam. Tidak hanya Papua, pemerintah juga akan membuka tol udara di Kalimantan, terutama dari bandara Tarakan dan Samarinda.
Sebanyak tiga sampai empat bandara di wilayah pegunungan akan ditingkatkan pelayanan dan fasilitasnya. Misalnya, pemerintah akan mendorong AirNav Indonesia mengembangkan teknologi navigasi yang lebih canggih bagi penerbangan di wilayah timur.
Tidak hanya itu, landasan pacu akan dikembangkan dari 600 meter menjadi 1.600 meter sehingga minimal pesawat jenis ATR bisa mendarat di sana. "Beberapa penerbangan seperti Garuda, Sriwijaya dan Lion membeli pesawat kecil sehingga konektivitas
Untuk perkeretaapian, dia mengatakan fokus Kemenhub a.l. seputar penyelesaian double-double track, pembangunan trans sulawesi dan trans sumatera. Pada 2017, pemerintah akan mendorong pengembangan transit oriented development (TOD) di daerah yang selama ini belum maksimal, seperti Bekasi, Cikarang dan lain sebagainya.
Di sisi lain, konektivitas jalur kereta ke pelabuhan, bandara dan kawasan industri akan terus ditingkatkan. Untuk itu, dia menegaskan pihaknya akan membuka kesempatan kerja sama dengan swasta khusus pengembangan TOD ini.
Dari sektor darat, dia peningkatan kapasitas dan pelayanan terminal, pelabuhan penyeberangan dan jembatan timbang akan menjadi sasaran tahun depan.
Kemenhub juga akan menyediakan kesempatan bagi agen tunggal pemegang merk (ATPM) untuk melaksanakan uji KIR swasta. Langkah ini adalah salah satu terobosan baru Menhub.
SWASTANISASI
Dari semua program, Menhub menegaskan peran swasta masih akan diandalkan mengingat keterbatasan kemampuan pembiayaan APBN. Oleh karena itu, dia menegaskan Kemenhub akan melakukan terobosan dalam hal pembiayaan.
Tahun depan, dia menuturkan pemerintah memiliki 11 proyek sektor transportasi yang memungkinkan untuk dikerjakan dengan skema kemitraan pemerintah swasta (public private partnership/PPP).
Sebelas proyek tersebut a.l. Pelabuhan Penyeberangan Margagiri (Banten)-Ketapang (Lampung), Terminal Mengwi di Badung, Terminal Tirtonadi di Solo, pembangunan angkutan massal perkotaan, KA Express Line Bandara Soekarno Hatta, pembangunan akses kereta Bandara Adi Sumarmo-Solo, KA Kertapati-Simpang-Tanjung Api-Api, kereta cepat (high speed train/HST) Jakarta - Surabaya, Pelabuhan Kuala Tanjung, Bandara Karawang dan Bandara Bali Utara.
Selain proyek ini, Kemenhub telah menetapkan enam bandara dan 14 pelabuhan yang siap dikerjasamakan dengan BUMN pada 2017. Dia menuturkan fasilitas yang siap dikerjasamakan ini merupakan aset pemerintah sehingga pihaknya mengutamakan pihak BUMN untuk pengelolaannya.
Jika swasta ingin bergabung, dia mempersilahkan swasta bekerjasama dengan Pelindo I-IV dan AP 1-2. "Tetapi tetap BUMN mayoritas karena asetnya milik negara," tegasnya.
Dia menambahkan pemerintah dapat melepas pengelolaan pelabuhan hingga 100%, jika swasta berminat membangun fasilitas laut itu di daerah seperti terpencil, seperti Natuna.
"Swasta bisa di tempat baru seperti Natuna. Kalau dari awal pembangunannya dan kepemilikan lahan 100% swasta itu bisa kita berikan," ujarnya. Sementara itu, Menhub mendorong kerja sama BUMN bandara dengan asing di dua bandara, seperti Bandara Sepinggan, Balikpapan dan Bandara Kualanamu, Medan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
