Bisnis.com, PEKANBARU -- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau mencatat penyerapan anggaran daerah di wilayah itu masih sebesar 56,51% menjelang akhir tahun, akibatnya penyaluran dana alokasi umum ditunda oleh pemerintah pusat.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau Ismet Inono mengatakan posisi penyerapan anggaran ini lebih tinggi bila dibandingkan periode sama tahun lalu.
"Penyerapan APBD Riau sampai 14 Desember ini masih sebesar 56,51% dengan nilai Rp5,85 triliun. Kalau dibandingkan periode sama tahun lalu, posisinya lebih tinggi," katanya Kamis (15/12/2016).
Penyerapan anggaran Riau pada periode sama tahun lalu tercatat hanya sebesar 43,78% atau senilai Rp4,98 triliun.
Ismet mengatakan akibat rendahnya penyerapan anggaran daerah itu, pemerintah pusat melalui Peraturan Kemenkeu No125/PMK.07/2016 pada 16 Agustus lalu ditetapkan bahwa Pemprov Riau, Pemkab Inhil, dan Pemkab Rohul menjadi daerah yang ditunda penyaluran DAU nya.
Bank Indonesia telah berupaya mendorong Forkompinda Riau agar melakukan beberapa langkah dalam penyerapan anggaran daerah. "Ada empat langkah strategis yang kami dorong agar diterapkan Forkompinda Riau," katanya.
Pertama, yaitu menyusun rencana penyerapan anggaran yang sinkron dengan rencana pengadaan.
Kedua, mengurangi pertukaran pejabat pengelola keuangan di awal tahun anggaran.
Ketiga, komitmen bersama antara legislatif dan yudikatif terhadap pentingnya ketepatan waktu dalam penyusunan anggaran.
Keempat, penyusunan program di daerah berpatokan pada RPJMD dengan mengacu kepada RPJMN.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan pihaknya optimistis serapan anggaran daerah itu bisa mencapai 78% hingga akhir tahun ini.
"Saat ini realisasi anggaran fisik sudah 82%, kami targetkan dalam dua minggu ini penyelesaian administrasi dan pencairan anggaran sehingga total serapan APBD Riau tahun ini bisa sedikitnya 78%," katanya.
Dengan penyerapan anggaran itu, pemprov kata dia telah berhasil memaksimalkan penyerapan anggaran di samping terus melakukan langkah efisiensi. Pemprov juga memastikan penggunaan anggaran daerah di Riau ditujukan bagi peningkatan fungsi pelayanan kepada publik, dan sumber daya ekonomi.
"Kami mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang tentu mendukung fungsi pelayanan kepada masyarakat dan juga daya saing ekonomi daerah," katanya.
Pada 2015, Riau hanya mampu menyerap sebesar 64% dari total anggaran daerah senilai Rp10,7 triliun yang kemudian menjadi Rp11,4 triliun pada APBD Perubahan.
