Bisnis.com, JAKARTA - Produsen tekstil dan produk tekstil merespons positif rencana pemerintah membenahi tata niaga industri tekstil yang dinilai bisa berdampak signifikan pada daya saing nasional.
Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menilai pengaturan lalu lintas bahan baku benang dan kain untuk produsen tekstil penting agar neraca perdagangan efisien.
“Ini buat saya merupakan rasionalisasi agar kapasitas terpasang dan produksi itu pas agar proses produksi jadi just in time, impor sesuai kebutuhan,” katanya.
Dia juga menyambut baik rencana pemerintah memperpanjang jam kerja dan menekan biaya energi listrik untuk meningkatkan daya saing industri nasional terhadap negara pesaing utama.
Namun, Ade menyarankan pemerintah juga mengkaji ulang struktur tunjangan berganda bagi pekerja di Indonesia yang membuat biaya tenaga kerja di Indonesia tidak kompetitif.
Sekjen Asosiasi Produsen Serat Sintentis Indonesia (Apsyfi) Redma Wirawasta mengatakan pembenahan tata niaga produk benang dan kain memang harus jadi prioritas karena volume impor yang tinggi.
Dia menjelaskan volume impor kain dalam delapan tahun terakhir naik dari 300.000 ton menjadi 600.000 ton di saat volume ekspor garmen stagnan di kisaran 500.000 ton.
Namun, dia menilai pembenahan tata niaga tersebut tetap harus disertai oleh penerapan safeguard bagi industri bahan baku tekstil.
Redma mengatakan tindakan pengamanan produk impor masih diperlukan selama harga tekstil dan produk tekstil internasional tidak wajar akibat kelebihan pasokan.
