Bisnis.com, JAKARTA—Lima menteri menandatangani nota kesepahaman terkait pengembangan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pendidikan kejuruan dan vokasi.
Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mengatakan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh lima menteri merupakan salah satu tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi.
“Ini merupakan arahan Presiden, bahwa Indonesia harus memulai suatu hal yang sudah dimulai oleh bangsa lain, yaitu pendidikan kejuruan dan vokasi,” katanya, Selasa (29/11/2016).
Lima menteri yang menandatangani nota kesepahaman tersebut adalah Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.
Penandatanganan nota kesepahaman itu juga disaksikan oleh Menko PMK Puan Maharani dan Menteri Koordinator Bidang Keekonomian Darmin Nasution.
Puan menyebut nota kesepahaman tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi para menteri dan seluruh jajarannya untuk berkoordinasi dengan lebih baik.
“Pada sejumlah SMK [sekolah menengah kejuruan] dan politeknik, industri akan dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran, sehingga tidak ada lagi mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia kerja,” ujarnya.
Saat ini, lembaga pendidikan vokasi di dalam negeri memang belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dunia industri. Pasalnya, masih banyak lembaga pendidikan vokasi, seperti SMK yang diisi oleh guru dengan keilmuan normatif.
.jpg?w=348&h=261)
