Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Awasi Roadmap Swasembada, KTNA: Badan Pangan Nasional Harus Dibentuk

Ketua Umum Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Winarno Tohir, mendorong pemerintah agar segera membentuk Badan Pangan Nasional guna mengawal peta jalan swasembada jagung hingga 2045.
Jagung/Antara
Jagung/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Winarno Tohir mendorong pemerintah agar segera membentuk Badan Pangan Nasional guna mengawal peta jalan swasembada jagung hingga 2045.

"Undang-undang tentang pangan harusnya melahirkan Badan Pangan Nasional, namun hal ini hingga sekarang belum terbentuk," kata Winarno ketika berdiskusi tentang peta jalan produksi jagung nasional di Jakarta, Senin (21/11/2016) malam.

Dia juga mengatakan Bulog tidak bisa menjadi badan tersebut karena Bulog sendiri merupakan bentukan dari Peraturan Presiden (Perpres) bukan undang-undang. Padahal untuk mewujudkan Indonesia menjadi eksportir nomor tujuh dunia untuk produksi jagung, aturan serta pengawasan tersebut diperlukan.

Selain itu juga harus ada jaminan harga untuk petani jagung dan penerapan good agriculture practicePembiayaan usaha tani dan perkebunan jagung juga diperlukan guna menjadikan peta jalan produksi jagung tercapai targetnya. Selanjutnya, pengendalian impor harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Infrastruktur juga faktor yang paling vital, seperti irigasi lahan kering (sumur bor, pompa, embung irigasi air tanah). Kemudian tol laut, utamanya pelabuhan. Konektivitas di daerah sentra produksi juga penting guna melancarkan distribusi. Tidak kalah penting adalah dryer dan silo atau tempat penyimpanan bahan curah.

Hal tersebut akan lebih mudah ditingkatkan efisiensinya apabila didukung dengan sistem distribusi yang mencukupi salah satunya tol laut. Transportasi dengan menggunakan tol laut bisa menghemat biaya distribusi bahan makanan pokok sebesar lebih dari 50%.

Namun, dia juga mengatakan hal tersebut bisa terjadi jika infrastruktur sudah memadai, seperti pelayanan yang mudah serta baik di pelabuhan daerah.

Dia juga menyarankan agar adanya peraturan presiden yang mengatur tentang regulasi produksi jagung atau pangan lainnya, sehingga ketika harga jagung jatuh, maka pemerintah harus beli melalui Bulog. Dengan demikian, stabilitas harga mudah dikendalikan serta petani juga aman.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper