Bisnis.com, TUBAN - Para peternak sapi meminta pemerintah memotong mata rantai tata niaga sapi yang terlalu panjang dengan membangun pasar modern dilengkapi rumah potong hewan (RPH) dan sarana pengolahan dagingnya.
Joko Utomo, Ketua Kelompok Peternak Sapi Potong (KPSP) Bumi Peternakan Wahyu Utama, mengatakan pihaknya bersama para peternak lain merasakan panjangnya mata rantai tata niaga sapi yang sesungguhnya merugikan mereka.
“Akibat mata rantai yang terlalu panjang itulah yang banyak menikmati hasil dari usaha peternakan sapi adalah para pedagang dan blantik pasar,” katanya, Minggu (13/11/2016).
Dia menyampaikan hal itu dalam dialog dengan para wartawan media cetak dan elektronik dari Jakarta yang diundang mengikuti kegiatan Kementerian Pertanian ke Jawa Timur yaitu daerah Tuban, Ngawi dan Surabaya hingga 15 November 2016.
Dia mengatakan mata rantai tata niaga sapi yang umumnya berlaku di berbagai daerah di Tanah Air, alurnya sebagai berikut dari peternak-pedagang desa-blantik/calo pasar-pedagan pasar-penjagal/RPH-penjual daging lapak.
Pemerintah dengan segala kewenanganya dapat memotong mata rantai yang sesungguhnya merugikan peternak dengan membangun pasar modern sapi yang antara lain dilengkapi fasilitas RPH berstandar nasional dan sarana pengolahan daging yang modern.
Selain itu para peternak sapi di pasar modern itu nanti bertransaksi berdasarkan bobotnya setelah ditimbang sehingga lebih ada kepastian harganya dibandingkan dengan berdasarkan taksiran oleh pihak pedangan atau blantik.
Dengan demikian, imbuhnya, para peternak dapat langsung menjual ternak sapi potongnya ke pasar modern dengan harga yang lebih kompetitif menguntungkan dirinya dibandingkan jika mereka mengikuti mata rantai tata niaga yang panjang.
Joko mengakui tidak mudah memangkas mata rantai tata niaga sapi yang sudah menjadi seperti tradisi di masyarakat. Apalagi pihak peternaknya sendiri menganggap sebagai kebiasaan yang normal berlaku bertahun-tahun.
“Di sejumlah pasar hewan ternak, pemerintah daerah sudah membangun timbangan untuk mengubah sistem transaksi berdasarkan taksiran oleh pedagang atau blantik dengan berdasarkan bobotnya setelah ditimbang. Namun, alat timbangan itu sudah banyak yang dirusak oleh oknum,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
